Didenda Hampir Rp 1 M dan Dituduh Curi Listrik, Warga Lapor Polisi

JAKARTA | DikoNews7 -

Seorang warga Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang diinisialkan YR melaporkan pihak Perusahaan Listrik (PLN) ke polisi. Dia merasa dirugikan karena aliran listrik di kosannya dimatikan dan mendapat tagihan rekening listrik senilai hampir 1 miliar rupiah.

Kuasa hukum YR, Anton R Widodo mengatakan, tagihan listrik itu merupakan denda dari PLN. Kliennya dituduh mencuri listrik untuk kosannya di Jl Kemakmuran No 39Z, Rawa Belong, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

"Klien saya didenda hampir Rp 1 miliar atau tepatnya Rp 968.940.852 atas dugaan adanya penyambungan listrik ke KWh meter secara ilegal," kata Anton selaku kuasa hukum YR, Sabtu (24/3/2018) yang dilansir dari detikcom.
Selain denda, PLN Kebon Jeruk juga memutus aliran listik ke kosan 80 pintu itu sejak April 2017 setelah adanya temuan dugaan pemasangan listrik secara ilegal yang dilakukan oleh pihak PLN.

Pemutusan listrik dan pengenaan denda ini bermula ketika pada Oktober 2016 lalu muncul percikan api pada sambungan listrik di kosan tersebut. Khawatir terjadi kebakaran, YR kemudian menghubungi seorang warga setempat yang diduga oknum polisi berinisial YM.

"Kebiasaan di sana, warga ketika terjadi begini menghubungi petugas 'oknum petugas kepolisian' di sini YM, kemudian diadakan diskusi ya sudah kita perbaiki saja," katanya.

Saat berdiskusi dengan YM, diketahui MCB listrik di kosan itu juga sering turun. Sehingga, kemudian YM itu menawarkan untuk menaikan daya listrik dari 3.000 KWH menjadi 11.000 KWH.

"Di situ, oknum kepolisian YM ini meminta uang Rp 15 juta untuk pemasangan. Oknum ini sudah pindah (dinasnya), kemarin saya minta dia dipanggil untuk dimintai keterangan berkaitan dengan ini," imbuhnya.

YR pun kemudian menyetujuinya dan mentransfer uang tersebut ke rekening YM. Keesokan hari, YM datang bersama petugas PLN.

"Ditransfernya ke rekening YM itu, bukan ke petugas PLN. Kita semua punya bukti-bukti terkait itu," ujarnya.

Tidak lama kemudian, datanglah petugas PLN untuk memperbaikinya. Petugas PLN juga membuatkan meteran (listrik) baru.

"Karena pertama 2007 itu ada lima meteran pakai token, terus ditambah 2016 pada progres pertama dan sisa Rp 5 juta (dari permintaan Rp 15 juta) itu diberikan pada saat itu juga, dikasih. Mereka pulang semua," lanjutnya.

Akan tetapi, meteran listrik yang baru dipasang itu rupanya tidak menyala. Pihak YR kemudian kembali menghubungi YM kembali dan dia menyuruh untuk melakukan penggantian kabel.

"Memang di situ kan kabel yang dari tiang PLN ke rumah warga itu tanggung jawab PLN. Kalau konsumen itu dari meteran ke dalam. Nah itu dilakukan penggantian semua dan tetap tidak jalan (tidak menyala) setelah dilakukan penggantian (kabel)," paparnya.

Meski saat itu ada ketentuan konsumen rumah tangga harus menggunakan meteran sistem token, tetapi pada kenyataannya, petugas PLN ternyata membuat sambungan meteran listrik konvensional (pasca bayar). Setelah dilakukan pemasangan, ternyata listrik tidak menyala.

Listrik di kosan itu tidak menyala karena diketahui saat itu nomor kontrak yang tertera pada meteran kurang satu digit. "Itu ter-input data di PLN, walaupun pihak kami belum menyertakan bukti-bukti pembayaran terkait pemasangan baru, SOP-nya itu," ungkapnya.

Setelah masalah selesai, listrik si kosan tersebut akhirnya menyala. Setelah pemasangan listik sistem pasca bayar, di kosan itu terpasang total 6 meteran terdiri dari 5 meteran sistem token dan 1 pasca bayar.

Sepanjang Oktober 2016 hingga April 2017, liatrik di kosan itu sudah tidak masalah. Tiba-tiba pada April 2017, 20 orang petugas Penertiban Pemakain Tenaga Listrik (P2TL) melakukan pemutusan aliran listrik karena ada dugaan pencurian listrik di kosan tersebut.

"Ini aneh, kalau saya disebut melakukan pencurian listrik, kenapa listrik saya ada ID pelanggannya? Berarti pemasangan listrik di kosan saya ter-input dong di PLN," kata YR dihubungi secara terpisah.

Tidak hanya itu, YR juga rutin membayar tagihan listrik setiap bulan. "Saya bayar tiap bulan rata-rata Rp 20 juta," ucap YR.

Tidak hanya meteran sistem pasca bayar, tetapi yang sistem token juga dicabut PLN. Saat ini hanya tersisa 1 meteran sistem token di kosan tersebut.

"Saya sudah mendatangi pihakPLN untuk meminta penjelasan dan mereka malah memaksa saya untuk membayar yang hampir satu miliar rupiah itu secara langsung. Saya sudah meminta kesempatan, sampai akhirnya merekamenego kalau enggak bisa bayar semuanya minimal 25 persen," jelasnya.

YR awalnya membayar sekitar Rp 25 juta agar tidak dilakukan pembongkaran listrik sampai akhirnya pemutusan total dilakukan pada Mei 2017 karena YR tidak juga membayar denda tersebut.
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Post a Comment