Ketua PD II FKPPI Sumut H Kharuddinsyah Sitorus dan Sekretarisnya Dilaporkan Ke Poldasu

MEDAN | DikoNews7 -

Ketua FKPPI 0201 Medan, Wing Zore  Ketaren (50) melaporkan Ketua PD II FKPPI Sumut, H Khairuddinsyah Sitorus SE alias Haji Buyung dan Sekretarisnya Drs Siskandri Siregar  ke Mapoldasu. 

Keduanya dianggap dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh melakukan suatu perbuatan dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum dengan tulisan surat.

H Kharuddinsyah Sitorus SE yang juga menjabat sebagai Bupati Labura itu bersama Seretarisnya  dilaporkan Wing Zore Ketaren ke Poldasu sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/342/III/2018/SPKT”III”  berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/381/III/2018/SPKT”III” Tanggal 22 Maret 2017.

Wing Zore Ketaren kepada wartawan di Mapoldasu belum lama ini mengatakan,  Khairuddinsyah Sitorus, SE alias Haji Buyung dan Drs Siskandri diduga telah meremehkan, merendahkan harkat dan martabat dirinya. Atas itulah Ketua PD II FKPPI dilaporkan ke Mapoldasu dan diterima oleh Bripka Syah Putra dan diketahui oleh Kompol Made Sudarsa SH selaku kepala SPKT/KA SIAGA Shift “III”.

“Kedatangan saya kemari (Poldasu) guna melaporkan Ketua PD II FKPPI, Kharuddinsyah alias Haji Buyung  berikut Sekretarisnya, terkait pemberhentian  sepihak yang dilakukan terhadap saya. Ini kita lakukan semata untuk memberikan pembelajaran agar tidak semena-mena memberhentikan Ketua cabang ataupun anggotanya. Karena di FKPPI ada mekanisme dan aturan main yang harus dipatuhi oleh seluruh kader FKPPI pada saat  memberhentikan seseorang. Jadi jelas kedatangan kami ini keberatan atas  pemberhentian yang dibuat Ketua PD terkait  perbedaan soal Pilgub ini”, ungkap Wing Zore didampingi Pengurus dan anggota FKPPI 0201 Medan.

Ketua FKPPI 0201 Medan ini  mengungkapkan,  bahwa sebenarnya dirinya sudah mengikuti semua aturan, membuat bantahan, tidak diindahkan, bahkan sempat juga dimediasi oleh Kodim dan dikasih waktu tiga hari tapi tidak digubris. ”Makanya sesuai kesepakatan, kita (Pengurus Cabang) melaporkan Haji Buyung,” ungkapnya.

Wing Zore Ketaren menuturkan, dirinya melaporkan Haji Buyung adalah atas dasar keinginan seluruh keluarga besar FKPPI. Sehingga  kedepannya tidak dengan gampang dan sesuka hati  memberhentikan anggota atau Ketua Cabang. ”Semua ada mekanismenya, ada aturan mainnya,” tuturnya.

Lanjut Zore Ketaren,  pemberhentian dirinya tersebut sejatinya tidak sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART) ”Pemberhentian itu tidak memenuhi unsur, karena tidak sesuai dengan  AD/ART dan Peraturan Organisasi (PO). Makanya Ketua dan Sekretarisnya kita laporkan,  karena Ketua dan Sekretaris yang mengeluarkan dan menandatangani  surat keputusan itu ,” jelas  Wing Zore.

Bukan itu saja, Wing Zore Ketaren juga menggugat dan sudah melaporkan Kharuddinsyah Sitorus SE alias Haji Buyung di Pengadilan Negeri "Jadi masalah SK itu biar  pengadilan aja  yang menentukan. 

Karena segala upaya sudah kita lakukan, mulai dari   surat bantahan sudah kita ajukan tapi tak digubris.  Akhirnya kita bawa keranah hukum, dan biar Pengadilan yang menentukannya,” ujar Zore Ketaren  yang saat itu  didampingi oleh kuasa hukumnya Brata Hutasoit dan Lorenza Hutasoit, Kantor Advokat Ramses Kartago.

Menurut pengakuan Wing Zore Ketaren,  pemberhentian  yang dilakukan oleh Ketua PD II FKPPI tersebut dinilai sepihak dan sarat kepentingan. Pasalnya, dirinya dituduh telah  melakukan deklarasi mendukung salah satu pasangan calon Gubernur Sumut tahun 2018, yang tidak sependapat dengan PD II FKPPI.

"Menurut info, katanya dari Sumut sudah ada Rapimda, sementara surat Rapimda itu sendiri belum sampai ketangan kita selaku  Pengurus Medan. Anehnya lagi hasil Rapimda sama sekali belum dibahas di internal kepengurusan PD II FKPPI, tapi kami  malah dituduh  bahwa Pengurus Medan sudah mendukung calon lain diluar calon yang diusung di Rapimda, inikan namanya sepihak", ungkap Zore.     

Ditanya atas dasar apa Pengurus Medan  diberhentikan untuk sementara waktu, "Yah katanya atas dasar Rapimda itu Pengurus Medan diberhentikan sementara. Padahal Pengurus Medan sama sekali belum pernah melakukan deklarasi apapun,” tandasnya.  

Hingga Pemberitaan ini  ditayangkan, Ketua PD II FKPPI Sumut H Khairuddinsyah Sitorus maupun Sekretaris belum memberikan keterangan resmi terkait laporan tersebut. 

Reporter : Nur
Editor : Sapta
Share on Google Plus
    DikoNews7 Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Post a Comment