Jejak Zumi Zola yang Tersandung 2 Kasus di KPK

JAKARTA | DikoNews7 -

Zumi Zola kini menyandang 2 status tersangka di KPK, berkaitan dengan gratifikasi serta suap ke anggota DPRD Jambi.

Kasus berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 28 November 2017. Saat itu, KPK menangkap sejumlah orang hingga akhirnya menetapkan 4 orang tersangka yaitu anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriyono, Plt Sekda Provinsi Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Jambi Arfan, dan Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi Saipudin.

Uang Rp 400 juta turut disita KPK dalam OTT itu. KPK menyebut uang itu ditujukan pada anggota DPRD agar hadir dalam pengesahan RAPBD Jambi atau biasa disebut 'suap ketok palu'.

Erwan Malik, Arfan, dan Saipudin kemudian menjalani sidang dengan dakwaan memberikan suap Rp 3,4 miliar kepada Supriyono (dituntut dalam berkas terpisah) dan 9 anggota DPRD Jambi lainnya. Hingga pada akhirnya keempat orang itu divonis bersalah, tetapi para anggota DPRD Jambi lainnya belum dijerat KPK. Tiga dari 4 orang itu mengajukan banding, sedangkan seorang yang menerima putusan yaitu Supriyono sehingga putusannya berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Di tengah proses pengusutan perkara itu, KPK menetapkan Zumi yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jambi sebagai tersangka. Namun Zumi tidak dijerat terkait perkara sebelumnya melainkan disangka menerima gratifikasi senilai Rp 6 miliar.

Perbuatan itu disebut KPK dilakukan bersama dengan Arfan yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Namun belakangan, gratifikasi yang diterima Zumi meningkat menjadi Rp 49 miliar dalam kurun waktu 2016-2017.

Perkara itu masih dalam proses penyidikan KPK. Hingga pada akhirnya, Zumi turut dijerat pula dalam perkara pertama yaitu 'suap ketok palu'.

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018. Terkait hal tersebut, KPK meningkatkan kembali satu perkara ke penyidikan dengan tersangka ZZ (Zumi Zola)," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (10/7/2018).

Zumi disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Zumi disebut KPK mengetahui dan setuju terkait uang ketok palu tersebut. Selain itu, Zumi juga disebut meminta Arfan dan Saipudin untuk mencari uang agar mendapat pengesahan RAPBD 2018.


Editor   : Sapta
Sumber : Detikcom

Share on Google Plus
    DikoNews7 Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Post a Comment