Eddi Kusuma Siap Kawal Wajib Pajak Warga Medan Yang Diperlakukan Tidak Adil

MEDAN | DikoNews7 -

Petugas pajak mulai gencar dor to door kesemua pengusaha dan pedagang yang sudah wajib Pajak atau belum, dan omzet usahanya mengalami peningkatan atau penurunan. Namun, Para pengusaha mulai gelisah adanya sistem petugas pajak dor to door.

Salah satu pengusaha dikota Medan mengatakan, saya kemarin di datangi petugas perpajakan dan disuruh tunjukan pembukuan saya untuk mengecek apa toko saya ada peningkatan atau tidak. ucap narasumber yang namanya enggan dicatut.

Narasumber menambahkan, para petugas pajak pikir usaha saya mengalami peningkatan dan saya disuruh mengubah Surat Pajak Terhutang (SPT) saya karena toko saya semakin ramai dan laris.

Para petugas pajak juga mengatakan SPT saya tidak sesuai dengan survey mereka atas aktifitas perdagangan saya. Namun, saat saya tunjukkan pembukuan saya, mereka sepertinya tidak perduli. Ungkap narasumber dengan nada kesalnya.

Sementara itu, Pengacara Perpajakan di Jakarta sekaligus Tokoh Masyarakat Tionghoa Jakarta asal Medan, DR. Eddie Kusuma SH MH, kepada wartawan menjelaskan, "Tindakan ASN pajak yang melakukan door to door dengan style demonstratip sangat tidak tepat karena saat ini para pengusaha lagi galau dan stres menghadapi permasalahan bisnisnya, ditambah lagi menghadapi masalah door to door dari ASN Pajak, ini akan melesukan dunia usaha", ujar Eddi yang juga mantan calon Wakil Walikota Medan Pasangan Ramadhan Pohan - Eddi Kusuma. Kamis (13/9/18).

Sambungnya, Door to door, seharusnya sebuah sosialisasi upaya peningkatan jumlah WP dan sekaligus pemasukkan sektor pajak utk APBN 2019, yang mana saat ini masih kurang sekira 664 Triliun, sedangkan waktu hanya tinggal 4 bulan ke depan harus dipenuhi, adalah sebuah kemustahilan. Karena itu saya beranggapan kurang pas kalau dilakukan door to door mengejar Wajib Pajak saat ini. Apa yang dilakukan ini, pasti meresahkan masyarakat, Imbuhnya.

Eddi menambahkan, pajak di Indonesia punya sistem yakni, berkaku Self-Assesment sejak tahun 1983. Sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 yang merupakan awal dimulainya reformasi perpajakan Indonesia menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda.

Misalnya Ordonansi PPs 1925 dan Ordonansi PPd 1944, Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya pula dari sistem Official-Assessment menjadi sistem Self-Assessment yang masih diterapkan sampai dengan sekarang.

Sistem Self-Assessment merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

"Door to door tidak bisa dianggap sebuah sosialisasi perpajakan sebaliknya bisa dianggap Investigatif, karena mendatangi rumah ke rumah. Mestinya sosialisasi secara edukasi, antara lain penyuluhan dan seminar"

Selanjutnya Eddie Kusuma meminta agar masyarakat tenang menghadapi masalah ini. Edidie meyakinkan siap membela dan mendampingi masyarakat Kota Medan terkait Wajib Pajak yang merasa diperlakukan tidak adil. baik itu komplain, pembelaan maupun pendampingan. Bebernya.

"Hubungi kami DPP Perjakin Jakarta sebagai satu-satunya organisasi advokat perpajakan atau pengacara pajak di Indonesia, atau diri saya pribadi. Saya pasti membantu masalah ini." Tutupnya. 
 
 
Reporter : Jolly
Editor      : Sapta




Share on Google Plus
    DikoNews7 Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Post a Comment