Mantan Dosen IBBI Menuntut Keadilan, 11 Tahun Bekerja di PHK Tanpa Pesangon

MEDAN | DikoNews7 -

M Khairul Ikhwan Harahap SE MSi tengah memperjuangkan nasibnya. Setelah selama 11 tahun mengabdi di Yayasan STIE IBBI, dia di PHK sepihak dengan memberikan pesangon yang tak sesuai dengan masa kerja sesuai peraturan yang berlaku.

Yayasan STIE IBBI disebutkan hanya bersedia memberikan pesangon sebesar Rp3.500.000 dengan masa kerja 11 tahun, dimana selama bekerja sebagai dosen tetap, Khairul tidak mendapatkan perlindungan dalam bentuk apapun, baik jaminan berupa asuransi kesehatan ataupun jaminan sosial ketenagakerjaan, dimana UU sudah mengatur dengan jelas dan tegas.

Dan sejak bekerja hingga kini yang bersangkutan telah memiliki 3 orang anak, dimana dalam membiayai persalinan ke 3 anak tersebut dan biaya kesehatan selama ini ditanggung secara pribadi oleh pihak penggugat dan keluarga.

Perjuangan melelahkan selama 3 tahun ini sempat berbuah manis manakala gugatannya dimenangkan pihak Pengadilan Negeri (PN) Medan dalam Register Perkara No. 258/Pdt-Sus.PHI/2017/PN-Mdn dan telah putus pada tanggal 15 Januari 2018. Dalam amar putusan itu, PN Medan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian menyatakan putus hubungan kerja antara penggugat dan tergugat karena PHK sejak putusan ini dibacakan.

Menghukum Tergugat (i.c. Yayasan STIE IBBI) untuk membayar secara tunai hak – hak normatif Penggugat (i.c. Sdr. Khairul Ikhwan Harahap SE MSi akibat pemutusan hubungan kerja berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa uang pesangon 2 kali sesuai ketentuan pasal 156 ayat (2), uang pernghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3), uang pengganti perumahan dan perobatan sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4), Tunjangan Hari Raya selama 9 tahun, Uang Jaminan Hari Tua dan upah proses selama 6 bulan dengan perincian sebagai berikut, uang pesangon Rp57.462.752, THR Rp10.286.000, BPJS dan Program Jaminan Hari Tua Rp9.920.892, upah proses 6 bulan Rp13.627.530 dengan total Rp91.297.174.

Terhadap putusan tersebut Yayasan STIE IBBI telah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, terdaftar dengan Register Nomor : 19/Kas/2018/PHI.Mdn, dan sampai saat masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung RI.

"Saya sudah membuat pengaduan kepada DPRD TK II Kota Medan, dan Ketua Komisi B DPRD TK II Kota Medan mengirimkan Surat Panggilan, meminta Ketua STIE IBBI hadir dalam rangka Dengar Pendapat dalam menyelesaikan laporan pengaduan ini, akan tetapi sekali lagi Ketua STIE IBBI juga tidak beriktikad baik dalam merespon upaya penyelesaian yang ingin dilakukan oleh Wakil Rakyat tersebut," ujarnya, kemarin.

Perjalanan panjang dalam memperjuangkan hak terhadap kewajiban tergugat, dirasakan sangat menyiksa dan merugikan pihak penggugat dimana beliau tidak bisa mendaftarkan dirinya sebagai Dosen Tetap di kampus lain dikarenakan STIE IBBI belum mengeluarkan nama penggugat dari home base IBBI dan sangat tidak manusiawi nya lagi pihak STIE IBBI masih menggunakan namanya sebagai dosen tetap STIE IBBI dengan status aktif hingga saat ini di Panggalan Data/Portal Kemenristek Dikti sebagai upaya memenuhi kuota dosen tetap pada perguruan tinggi.

"Kesempatan untuk sertifikasi dosen jadi terhalang dan upayanya untuk mendapatkan program beasiswa dan melanjutkan program Doktoral menjadi terbengkalai. Saya berharap Kementrian Riset dan Teknologi Dikti memberikan sanksi dan tindakan tegas terhadap institusi dan pihak terkait terhadap ketidakpatuhan dalam menjalankan tatanan organisasi dan lembaga dilingkungan akademis dan pendidikan tinggi yang jelas memiliki aturan dan ketentuan," tegasnya.

Selain itu penggugat melaui Kuasa Hukum nya Yohana Melvani memohon kepada Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI kiranya dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya, karena kerugian yang cukup besar dialami oleh kliennya baik secara materil maupun imateril. Hal ini tak lain adalah sebagai upaya penegakan supremasi hukum di Negara Republik tercinta ini demi terwujudnya keadilan yang tidak berpihak kepada pengusaha yang memiliki kemampuan melakukan segala macam cara guna mencapai tujuan guna mempertahankan harga diri dan martabat semata. (rel)






Share on Google Plus
    DikoNews7 Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Post a Comment