Awan Mera Kawal Pelaksanaan UU No 27/2026, Disnaker Medan Janji Panggil 4 Perusahaan


DikoNews7 -

Dalam peran aktif kepedulian terhadap pekerja/buruh khususnya di Medan sekitarnya, perwakilan Aliansi Wartawan Medan Utara (Awan Mera) ikut duduk bersama dengan Disnaker Medan bahas soal pelanggaran Undang-Undang No. 27/2026 Tentang  Perlindungan Ketenagakerjaan RI, 4 perusahaan segera dipanggil. Selasa (17/11/2026) pukul 11.00 Wib.

4 perusahaan yang masuk dalam bahasan tentang Ketenagakerjaan  tersebut masing-masing PT PHPO Belawan dan KIM II, PT Unibis Medan, PT ABS Medan, dan PT TI Medan. 

Dari perwakilan Aliansi Wartawan Medan Utara (Awan Mera), Rahman paparkan banyaknya pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang dilakukan perusahaan di Medan. 

Sekretaris Awan Mera itu minta Disnaker Medan ikut bersama serius awasi pelaksanaan UU No 27 Tahun 2026.

"Saya diutus ketua untuk hadir dalam pertemuan ini, tujuannya menyampaikan penjelasan dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan RI yang terjadi di sejumlah perusahaan di Medan", kata Rahman mengawali penjelasannya. 

"Kami mengajak Disnaker Medan untuk bersama-sama  mengawasi pelaksanaan  Undang-Undang No 27/2026 dengan lebih serius. Kami tahu ada kekuatan besar di balik sebahagian perusahaan nakal sehingga pihak yang berwenang tak bisa berbuat banyak. Namun dengan kebersamaan kita, kekuatan itu mungkin dapat diruntuhkan oleh kebenaran demi tercapainya  kesejahteraan pekerja/buruh hususnya di Medan", jelas Rahman.  

Pertemuan yang digelar di kantor Disnaker Medan tersebut bahas soal penempatan dan status pekerja outsourcing, pekerja yang tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS serta upah kerja yang lambat dibayar (PT Unibis dan ABS Medan-red). 

Selain itu upah lembur dan jam kerja juga menjadi pembahasan serius. 

Kadisnaker Medan diwakili Kepala Bidang Perselisihan, Syarat Kerja, dan Pengupahan (PSP), Marisi Sumantri Parlindungan Sinaga, menyambut baik pertemuan dengan wartawan. 

Disnaker Medan senang dan bangga atas peran aktif wartawan dalam menyuarakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan RI.

"Wartawan adalah pilar ke 4 dalam Demokrasi, kami merasa senang dan bangga hadirnya wartawan yang menyuarakan adanya pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan RI sehingga kami tahu dan bisa bertindak", kata Marisi. 

"Kami segera panggil perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan sebagaiman yang kita bahas, bapak Walikota Medan tidak main-main, bilamana hak-hak pekerja/buruh tidak diperhatikan perusahaan maka kita tindak tegas. Bayar semua hak pekerja, atau pidana", tegas Marisi. (Nur)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel