Edy Rahmayadi Minta Masalah Ganti Rugi Lahan Pelabuhan Kualatanjung Segera Dituntaskan
Kamis, 04 Februari 2021
 |
| FOTO : Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi |
DN7 | Medan -
Permasalahan pembebasan lahan untuk pembangunan Pelabuhan Kualatanjung
mulai memperlihatkan titik terang. Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy
Rahmayadi meminta agar masalah ini segera diselesaikan agar proyek
strategis nasional bisa berjalan dengan baik.
Hal
ini disampaikannya saat rapat koordinasi tentang pembangunan Pelabuhan
Kualatanjung, secara virtual bersama Menteri Koordinator Kemaritiman dan
Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan menteri Kabinet
Indonesia Maju lainnya, Rabu (3/2/2021) malam.
“Tahap
pertama baru 10 hektare yang terealisasi. Tahap kedua dihentikan karena
belum ada kepastian. Ini sudah terkendala sejak tahun 2019. Kita harap
ini cepat diselesaikan," kata Edy Rahmayadi melalui teleconference dari
Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan.
Ada
sekitar 1.128 hektare pengadaan lahan yang direncanakan PT Pelindo I
untuk pembangunan keseluruhan Pelabuhan Kualatanjung. Kendala pada
pembebasan lahan ini, menurut Edy Rahmayadi menghambat pembangunan
proyek strategis nasional ini.
“Tanahnya
itu cukup luas, jadi bila masalah ini tidak selesai-selesai sejak 2019
tentu akan mengganggu pekerjaan ke depan," tambah Edy Rahmayadi,
didampingi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan SDA
Pemprov Sumut Agus Tripriyono.
Menko
Marves Luhut Binsar Pandjaitan juga mengamini hal tersebut. Dia tidak
ingin ada makelar-makelar dan masalah lainnya karena pembangunan
pelabuhan ini merupakan proyek strategis nasional.
“Lahan
itu harus ada dan harus clear. Segera harus dituntaskan dan tidak ada
mekelar-makelar. Tidak sedikit dana yang dikucurkan untuk pembangunan
Pelabuhan Kualatanjung karena ini merupakan proyek strategis nasional,”
tegas Luhut.
Selain
masalah lahan, Luhut juga menyinggung soal pembangunan pelabuhan yang
efektif dan efesien baik secara biaya, transportasi, masalah distribusi
dan integerasi dengan kawasan ekonomi yang ada di dekatnya. Selain itu,
dia juga ingin agar pembangunan proyek ini melibatkan universitas
setempat agar memberikan ilmu baru kepada mahasiswa.
“Perhatikan
secara teliti, lakukan studi benar-benar agar tidak ada kesalahan dalam
pembangunannya. Libatkan kampus, jadi mahasiswa-mahasiswa kita bisa
bertambah ilmunya, tahu teknologi-teknologi modern saat ini di bidang
pelabuhan,” pungkas Luhut.
Dirut
Pelindo I Dani Rusli Utama mengatakan saat ini pihaknya sedang fokus
pada pembebasan lahan tahap pertama seluas 50 hektare. Targetnya, mereka
bisa menyelesaikan pembebasan lahan sekitar 100 hektare tahun ini.
“Uangnya
sendiri sudah tersedia tahun ini dan sudah diturunkan kepada anak
perusahaan kami PT Prima Pengembangan Kawasan dan itu dalam proses.
Mudah-mudahan schedule (jadwal) yang kami berikan kepada Pak Gubernur
itu bisa terealisasi. Untuk yang 50 hektare kita sedang proses di
administrasi mudah-mudahan selesaikan semester ini,” kata Dani.
Turut
serta pada rapat koordinasi ini Menteri BUMN Eric Thohir, Menteri
Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BPR/ATR Sofyan A Djalil, Menteri
ESDM Arifin Tasrif dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar.
Juga
hadir Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Gubernur Maluku Murad
Islmail, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan R Agus Purnomo
dan Kepala BKPM Bahlil Lahadallia.
Editor : Diko