Bupati Batu Bara Zahir Menerima Kedatangan Tim BPK RI Perwakilan Provsu
Foto : Bupati Zahir pimpin pertemuan bersama BPK RI Perwakilan
Provsu di Rumdis Bupati. (Erwin)
DikoNews7 -
Bupati Batu Bara Ir H Zahir MAP menerima kedatangan tim BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, di Aula Rumah Dinas Bupati Komplek PT Inalum Tanjung Gading kecamatan Sei Suka, kabupaten Batu Bara, Selasa (03/08/2021).
Kedatangan Tim BPK RI Perwakilan Provsudalam rangka pemeriksaan kinerja pendahuluan atas pengelolaan pendapatan asli daerah untuk mendorong kemandirian fiskal daerah pada Pemerintah kabupaten Batu Bara yang akan berlangsung selama 25 hari.
Dalam sambutannya, Bupati Batu Bara Zahir mengucapkan selamat datang kepada Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
Di katakan Zahir, ada beberapa upaya yang akan di lakukan Pemkab Batu Bara dalam meningkat kan pendapatan asli daerah (PAD) seperti menerapkan sistem aplikasi online (melakukan transaksi pembayaran secara online) dan sistem ini masih dalam proses perbaikan data yang terintegrasi. Namun, masih terdaptarkekurangan dan kelemahan dalam menjalankan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebagai informasi bahwa Realisasi Penerimaan Pajak Daerah per 1 Januari sampai dengan per 31 Juli 2021 sebesar Rp 47.743.816.352 (Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), sebut Bupati Zahir.
Dengan kedatangan Tim BPK RI Perwakilan Provsu, saya berharap OPD Pemkab Batu Bara belajar dan bekerja sama untuk meningkatkan PAD, sehingga kabupaten Batu Bara akan menjadi kabupaten Mandiri, ungkapnya.
Turut hadir Sekdakab Batu Bara H Sakti Alam Siregar SH, Kepala OPD Se – kabupaten Batu Bara, Kepala BPK RI Perwakilan Provsu Eydu Oktain Panjaitan beserta tim.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan ProvsuEydumenyampaiakan, Pemeriksaan kinerja yang berkaitan dengan PAD untuk mendorong Kemandirian Fiskal Daerah.
Tujuan pemeriksaan kinerja pengelolaan PAD untuk mengembangkan wilayah, mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
Kemandirian Fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah daerah tanpa tergantung bantuan dari luar termasuk Pemerintah Pusat.
“Pemeriksaan tahap pendahuluan untuk Provinsi Sumatera Utara di ambil contoh, yaitu kabupaten Batu Bara dan kabupaten Tapanuli Selatan,“ sebut Eydu.
Untuk itu BPK RI hadir untuk mengajak dan mendampingi Pemerintah Daerah mendorong menuju Kemandirian Fiskal yang tidak tergantung bantuan dari Pemerintah Pusat, ujar Kepala BPK RI Perwakilan Provsu Eydu.
Reporter : Erwin
Editor : Diko