FPBB Geruduk Kejari Batu Bara, Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Box Culvert & Turap Perumnas Lima Puluh
DikoNews7 -
Puluhan massa dari Forum Pemuda Batu Bara (FPBB) menggeruduk kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Bara Jalan Kayu Ara Nomor 30 Desa Pahang, Kecamatan Talawi, Selasa (09/06/2026).
Aksi ini mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang terlibat dalam proyek Box Culvert dan Turap Timbun Perumnas Lima Puluh Tahun Anggaran (T.A) 2025 yang diduga bermasalah.
Koordinator aksi yang juga Ketua FPBB, Ahmad Sutan dalam orasinya menyampaikan adanya sejumlah kejanggalan yang dinilai layak menjadi perhatian APH.
Salah satunya perbedaan nilai anggaran proyek yang tercantum pada plank proyek sebesar Rp. 650.110.300 dengan nilai aset yang tercatat mencapai Rp. 1.010.095.950, sebutnya.
Dari hasil investigasi lapangan FPBB juga menemukan dugaan ke tidak sesuaian antara nomenklatur proyek dengan kondisi fisik pekerjaan yang terbangun.
Menurut FPBB, perbedaan data anggaran dan dugaan ke tidak sesuaian fisik pekerjaan harus dibuka secara transparan kepada publik untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan uang negara.
Lanjut Sutan, publik berhak mengetahui apakah proyek itu di laksanakan sesuai spesifikasi, volume pekerjaan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Jangan sampai ada ruang bagi praktik yang berpotensi merugikan keuangan daerah, tegas Sutan lantang dalam orasinya.
Para demonstran yang tergabung dalam FPBB mendesak Kejari Batu Bara agar melakukan pendalaman menyelurih, termasuk memeriksa dokumen kontrak, RAB, progres kekerjaan, pencairan anggaran hingga pencatatan aset daerah.
Massa juga meminta Kepala Dinas PUPR, PPK, PPTK, kontraktor pelaksana, dan pihak terkait lainnya di mintai keterangan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kasubsi Intelijen Kejari Batu Bara, Tommy SH, menyatakan pihaknya menyambut baik aspirasi yang disampaikan massa dan akan segera menindak lanjutinya.
Kami menerima dan menghargai aspirasi masyarakat. Dalam tiga hari ke depan kami akan memanggil dan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait untuk mendalami dugaan yang disampaikan, bebernya.
Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum atau tindak pidana korupsi, tentu akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku, ucap Tommy di hadapan massa aksi.
Ia menegaskan, hasil telaah dan perkembangan penanganan perkara akan disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas dan keterbukaan informasi.
Aksi FPBB menjadi pengingat bahwa transparansi anggaran, integritas penyelenggara pemerintahan, dan konsistensi penegakan hukum merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Masyarakat kini menanti langkah konkret APH untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat, terbuka, dan dapat dipertanggung jawabkan.
Reporter : Erwin.
Editor : Diko.