Ketua POKDAR :, Pemkab Batu Bara Harus Mempunyai Kebijakan Pro Industri
Foto : Ketua POKDAR Kamtibmas kab. Batu Bara Irwansyah Nasution
SH. (Erwin)
DikoNews7 -
Bicara soal dunia industri di kaitkan dengan kebijakan dan niat dari Pemerintah kabupaten Batu Bara sesuatu yang boleh di katakan suatu terobosan excellentyang bagus ke depan dengan prospektif.
Namun yang menjadi masalah sama kita mestinya kesiapan-kesiapanuntuk menuju masyarakat industri tidak lah semudah seperti apa yang di katakan oleh Pemerintah daerah, dan iya harus menyusun itu seimbang dengan regulasi yang berbarengan dengan cita-cita besar yaitu masyarakat industri ini yang belum kita temukan.
Hal ini di katakan salah satu tokoh masyarakat Tanjung Tiram sekaligus Ketua POKDAR Kamtibmas kabupaten Batu Bara, Irwansyah Nasution. SH angkatbicara.
Dikatakan Ketua POKDAR kamtibmas kabupaten Batu Bara, misalnya Presiden Jokowi menetapkan Undang-UndangOmnibus Law bersama DPRD itu sebenarnya akselerasi untuk mempercepat pelayanan dunia industri. Tetapi di kabupaten Batu Bara percepatan dunia industri yang tidak diiringi dengan kebijakan yang rel ini yang kita lihat belum nampak.
Beberapa upaya di lakukan oleh Pemerintahsalah satu misalnya Dinas Perikanan dan Peternakan kabupaten Batu Bara bagaimana kira-kira Dinas tersebut mendorong, mengindos tentang dunia industri, dari judulnya nomenklatur enggak memungkinkan Dinas tersebut sesuai dengan tujuan industri.
“Contohnya tadi sudah di bilangada Dinas Perikanan tapi tidak mengurus laut sementara masyarakat kita banyak kehidupannya menyerahkan sumber ekonominya dari laut, “ ucapketua POKDAR Kamtibmas Batu Bara Irwansyah kepada DikoNews7-, Rabu (02/03/2022).
Menurutnya, bagaimana bisa menuju masyarakat industri sektor perikanan, sementara dinas itu sendiri tidak berbicara dalam sektor kelautan inikan satu balen dua nilai yang bertolak belakang, inilah satu strategiskerjaan, mestinya nomenklatur dinas perikanan itu di robah bukan dinas perikanan dan Peternakan tapi dinas perikanan dan kelautan.
Sehingga apa yang dikeluarkan dari kebijakan itu sesuai dengan keinginan masyarakat yang manyoritas nelayan di kawasan pesisir pantai, itu contoh tentang bagaimana Pemerintah kabupaten Batu Bara menyikapi,mempersiapkan masyarakat industri dan dunia industri.
Kita tidak bertentangan sebenarnya tetapi setidaknya kebijakan-kebijakan itu kalau bisa nampak dari langkah-langkah kebijakan itu sendiri, dan bentuk dorongan itu bisa kita lihat dari nomenklatur, kalau nomenklatur itu tidak menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pasar dan masyarakat sebenarnya dunia industri itu masih jauh dari kabupaten Batu Bara.
Sepuluh tahun Pemerintah Pusat mencanangkan kabupaten Batu Bara menjadi kawasan industri, hanya sepuluh tahun yang dibangun hanya pelabuhan, apa sebab ini sebetulnya yang harus dijawab oleh Pemerintah, dalam hal ini Pemkab Batu Bara harus membangun kebijakan-kebijakan yang pro industri dan bukan sekedar wacananya tapi kebijakan-kebijakn pro industrinya.
“Seperti, Perdanya, Perbubnya, Surat Keputusan Bupatinya, untuk mendorong lajunya menuju masyarakat industri dan ini baru langkah-langkah rel sebuah kebijakan daerah untuk menuju kawasan industri dan masyarakat industri, “ ujar Irwan.
Lebih lanjut Ketua POKDAR Kamtibmas Batu Bara Irwansyah Nasution menyampaikan, sebenarnya dinas perikanan itu sendiri bagaimana mau mengurus nelayan, sementara nomenklaturnya sendiri tidak menjangkau kegiatan-kegiatan nelayan.
“Oleh karenamasyarakat nelayan itu umumnya di urus pakai kebijakan dan bukan sekedar wacana-wacana, disitunampak keseriusan Pemerintah Daerah (Pemda) bisa memang betul kebijakan pro kerakyat khususnya pro kehidupan nelayan,“ ungkap Irwan.
Disebutkannya, kalau urusan Perikanan dan Kelautan oleh Pemerintah Pusat, lalu berapa aset yang sebenarnya harus bisa di kelola oleh Pemkab Batu Bara dan menjadikan Pendapatan Hasil Daerah (PAD).
Di sebabkan Kelautan di urus oleh Provinsi Sumatera Utara dengan begitu sumber daya alam yang ada di garis pantai Batu Bara tidak bisa di manfaatkan oleh kepentingan masyarakat kabupaten Batu Bara itu sendiri, pungkasnya.
Reporter : Erwin