Pemkab Langkat Koordinasi Pemindahan Aset Dermaga Ex-Japex


DikoNews7 -

Plt Bupati Langkat H Syah Afandin SH mengikuti rapat koordinasi pemindahan/pengalihan aset dermaga Ex-Japex untuk pembangunan Kawasan Industri Pangkalan Susu di Direktorat Manajemen Aset PT Pertamina Pusat, Jakarta, Senin (07/08/2023).

Dari hasil rapat, Aset Dermaga Ex -Japex  saat ini menjadi Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, bukan lagi milik PT Pertamina.

Plt Bupati Langkat H Syah Afandin mengatakan, saat ini Aset Dermaga Ex -Japex bukan milik PT Pertamina, sudah menjadi milik Kementerian Keuangan. 

Untuk itu Pemkab Langkat akan melakukan koordinasi lanjutan dengan pihak Kementerian Keuangan untuk pengalihan aset menjadi milik Pemkab Langkat.

"Kita akan terus melakukan upaya koordinasi dengan pihak terkait. Sebab perjuangan ini bertujuan untuk peningkatan nilai bisnis dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Langkat," ucapnya.

Selanjutnya, Afandin memaparkan dasar pengalihan Aset Dermaga Ex-Japex kepada Pemerintah Kabupaten Langkat.

1. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Langkat untuk mendukung percepatan kemandirian ekonomi dan peningkatan daya saing.

Pemerintah Kabupaten Langkat akan membangun Kawasan Industri yang berbasis industri hilir yang sesuai dengan potensi SDA (RPJPD Kabupaten Langkat).

2. Adanya Prasarana Pelabuhan dibutuhkan untuk:
Pintu keluar masuk kebutuhan logistik, Pengiriman bahan baku maupun pemasaran hasil produksi, Meningkatkan kegiatan perekonomian daerah, Meningkatkan peluang berusaha, Menciptakan lapangan kerja baru, Meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Kondisi existing sudah terdapat pelabuhan/dermaga, di pangkalan susu, yaitu Dermaga Ex-Japex aset milik PT Pertamina yang saat ini sudah tidak beroperasi/tidak aktif dalam berkegiatan.

Afandin juga menjelaskan.Dasar hukum pemindahan aset ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2021 Pasal 27 yang menyatakan bahwa terminal khusus atau terminal untuk kepentingan sendiri yang sudah tídak dioperasikan sesuai dengan Perizinan Berusaha yang telah diberikan, dapat diserahkan kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota untuk kepentingan Masyarakat, ucap Afandin menerangkan.

Rapat ini juga dihadiri, Doddy Dhirgantara Vice Presiden ASPC PT Pertamina Irfan Riffano, Pjs. Manager Aset Business Intiative PT Pertamina Mendy Gergassi, Asset Data & Archive Management PT Pertamina Novan Hendian, Manager Asset PT Pertamina Intenasional Shipping (PT PIS) Leo Agustiawa, Manager Asset Commercial and Trading Subholding PT Pertamina Patra Niaga serta Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Langkat yang hadir.

Reporter : Kurnia02

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel