"Buruknya Proyek, Fraksi PDI-P DPRD Langkat Minta Bupati Evaluasi Kinerja Dinas PUPR"
Rabu, 13 Januari 2021
 |
| FOTO : Pekerja sedang melakukan penambalan TPT yang rusak dengan adukan semen. |
DN7 | Langkat -
Terkait buruknya hasil proyek pembuatan Tembok Penahan Tanah (TPT) bernilai Rp 387 juta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Langkat di Dusun II Citra, Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat.Sumut.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Langkat, Sandrak Herman Manurung, S.Sos, angkat bicara, kepada Dikonews7.com Rabu (13/01/21) dirinya mengatakan.
Kinerja Dinas PUPR Kabupaten Langkat tidak optimal, dalam melaksanakan pembangunan dan pengawasan dilapangan, hingga dalam hitungan hari usai dikerjakan sudah mengalami kerusakan yang cukup parah.
Proses pembangunan yang kurang baik dan rendahnya kualitas bangunan, sangat merugikan masyarakat dan memperlambat kemajuan Kabupaten Langkat dalam menopang program pembangunan nasional pemerintah pusat.
Untuk itu ujarnya, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Langkat yang juga membidangi masalah pembangunan ,meminta Dinas PUPR agar proaktif melakukan pengawasan setiap pembangunan, mengantisifasi kesalahan yang terjadi hingga tidak melenceng dari program yang sudah dicanakan.
Lebih lanjut dikatakan, Dinas PUPR Kabupaten Langkat, baik onkum Kadis maupun oknum Kabidnya tidak responsif dalam menanggapi permasalahan yang disampaikan masyarakat maupun awak media, padahal partisipasi dari mereka salah satu pilar pembangunan.
Dan kita juga menyayangkan tertutupnya sikap Kepala Dinas PUPR Langkat dan Kabid lainnya yang enggan menjawab dan memberi keterangan saat di konfirmasi wartawan
Jika tidak berniat lagi sebagai pelayan masyarakat dalam menjalankan tugasnya, sebaiknya mengundurkan diri dari jabatan yang diemban, kita minta Bupati dapat mengevaluasi atau mengganti mereka, agar visi-misi Pemkab Langkat dan Bupati sekarang dapat berjalan maksimal.
Selain itu, dirinya juga meminta Pemkab Langkat melakukan evaluasi pada setiap rekanan yang mengerjakan proyek, jika pengerjaan rekanan tidak sesuai spesifikasi teknis, sebaiknya di blacklist karena membuat citra dan kinerja Pemkab Langkat yang saat ini dipimpin oleh Bapak Terbit Rencana PA sebagai Bupati Langkat menjadi menjadi buru dan tercoreng.
"Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi partisipasi masyarakat dan media yang turut mengontrol proses pembangunan, diharapkan semakin banyak masyarakat yang memberikan informasi atau aduan laporan sehingga dana APBD Langkat dapat berjalan maksimal untuk kebutuhan dalam mensejahterakan masyarakat", terang Sandrak Herman Manurung SSos.
Proses pembangunan yang kurang baik dan rendahnya kualitas bangunan, sangat merugikan masyarakat dan memperlambat kemajuan Kabupaten Langkat dalam menopang program pembangunan nasional pemerintah pusat.
Untuk itu ujarnya, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Langkat yang juga membidangi masalah pembangunan ,meminta Dinas PUPR agar proaktif melakukan pengawasan setiap pembangunan, mengantisifasi kesalahan yang terjadi hingga tidak melenceng dari program yang sudah dicanakan.
Lebih lanjut dikatakan, Dinas PUPR Kabupaten Langkat, baik onkum Kadis maupun oknum Kabidnya tidak responsif dalam menanggapi permasalahan yang disampaikan masyarakat maupun awak media, padahal partisipasi dari mereka salah satu pilar pembangunan.
Dan kita juga menyayangkan tertutupnya sikap Kepala Dinas PUPR Langkat dan Kabid lainnya yang enggan menjawab dan memberi keterangan saat di konfirmasi wartawan
Jika tidak berniat lagi sebagai pelayan masyarakat dalam menjalankan tugasnya, sebaiknya mengundurkan diri dari jabatan yang diemban, kita minta Bupati dapat mengevaluasi atau mengganti mereka, agar visi-misi Pemkab Langkat dan Bupati sekarang dapat berjalan maksimal.
Selain itu, dirinya juga meminta Pemkab Langkat melakukan evaluasi pada setiap rekanan yang mengerjakan proyek, jika pengerjaan rekanan tidak sesuai spesifikasi teknis, sebaiknya di blacklist karena membuat citra dan kinerja Pemkab Langkat yang saat ini dipimpin oleh Bapak Terbit Rencana PA sebagai Bupati Langkat menjadi menjadi buru dan tercoreng.
"Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi partisipasi masyarakat dan media yang turut mengontrol proses pembangunan, diharapkan semakin banyak masyarakat yang memberikan informasi atau aduan laporan sehingga dana APBD Langkat dapat berjalan maksimal untuk kebutuhan dalam mensejahterakan masyarakat", terang Sandrak Herman Manurung SSos.
Reporter : Kurnia02
Editor : Diko