Demo Tolak Kudeta Menelan Korban Jiwa, Inggris Imbau Warganya Tinggalkan Myanmar
Jumat, 12 Maret 2021
 |
| FOTO : Para pengunjuk rasa mengambil bagian dalam demonstrasi menentang kudeta militer di Myitkyina di negara bagian Kachin Myanmar (8/3/2021). (AFP/STR) |
DikoNews7 -
Inggris menyarankan warganya untuk meninggalkan Myanmar. Imbauan itu dikeluarkan dengan seorang ahli PBB yang memperingatkan bahwa junta militer kemungkinan masih akan melancarkan kekerasan dalam upaya membubarkan massa.
Otoritas militer Myanmar bergerak dengan semakin kerasnya protes harian terhadap kudeta yang terjadi pada 1 Februari lalu, dengan setidaknya 70 orang tewas.
Hal itu mendorong Inggris, mendesak warganya untuk keluar dari Myanmar jika mereka bisa, dan memperingatkan "ketegangan dan kerusuhan politik meluas sejak pengambilalihan militer dan tingkat kekerasan meningkat".
"Kantor Kementerian Luar Negeri, Persemakmuran & Pembangunan menyarankan warga negara Inggris untuk meninggalkan negara itu dengan penerbangan komersil, kecuali ada kebutuhan mendesak untuk tinggal," kata kementerian luar negeri Inggris, seperti dikutip dari AFP, Jumat (12/3/2021).
Langkah tersebut dilakukan setelah Penyelidik Hak Asasi Manusia PBB di Myanmar, Thomas Andrews memberikan penilaian yang serius tentang situasi di Myanmar.
Kepada Dewan HAM PBB di Jenewa, Andrews menyebutkan: "Negara ini (Myanmar) dikendalikan oleh rezim pembunuh dan ilegal" yang kemungkinan besar melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.
"Kejahatan ini kemungkinan termasuk tindakan pembunuhan, penghilangan paksa, penganiayaan, penyiksaan yang dilakukan dengan sepengetahuan pemimpin senior termasuk pemimpin junta militer Min Aung Hlaing," sebut Andrews.
Setidaknya sembilan pengunjuk rasa tewas di berbagai bagian wilayah Myanmar, termasuk enam di kota Myaing tengah - lima dari mereka alami luka tembak di bagian kepala, menurut seorang saksi mata.
Kelompok hak asasi manusia Amnesty International merilis laporan besar tentang krisis pada Kamis (11/3), yang menuduh junta militer menggunakan senjata perang terhadap para demonstran bersenjata dan melakukan pembunuhan terencana.
Editor : Diko