Ke Sumut, Nadiem Dorong Akselerasi Vaksinasi Covid-19 PTK Hingga PTM Terbatas
Foto : Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim.
DikoNews7 -
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Sumatera Utara (Sumut). Nadiem meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut memprioritaskan beberapa hal.
Pemprov Sumut diminta memprioritaskan akselerasi vaksinasi Covid-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), mendorong pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas, dan memfasilitasi lebih banyak lagi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Memulai kunker di Sumut, Nadiem beraudiensi dengan pimpinan daerah se-Sumut yang dipimpin Gubernur Edy Rahmayadi. Nadiem mengapresiasi capaian 47 persen sekolah di Sumut yang telah melaksanakan PTM terbatas hingga saat ini.
"Saya apresiasi, dan layak menjadi contoh daerah lain. Tentunya masih dapat ditingkatkan, terutama jenjang PAUD dan SD," kata Nadiem dalam keterangan resmi diperoleh, Selasa (26/10/2021).
Dalam pertemuan secara hybrid dengan gubernur, para bupati, dan wali kota di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kota Medan, Nadiem juga meminta agar akselerasi vaksinasi PTK diprioritaskan, agar dampak kehilangan kemampuan belajar atau learning loss pada anak tidak semakin besar.
"Prioritas pertama, arahan Pak Presiden Jokowi, segera mengakselerasi vaksinasi, menjaga protokol kesehatan, dan sekolah sudah harus tatap muka secara terbatas," sebutnya.
Wali Kota Medan, Bobby Nasution, yang hadir langsung dalam pertemuan menyampaikan, sebagai kota terpadat di Sumut, jumlah anak yang telah menerima vaksinasi hingga saat ini telah mencapai 105.651 orang atau sekitar 80 persen.
"Target vaksinasi bagi anak usia 12 tahun ke atas per hari adalah 5.000 orang, dengan siswa jenjang SMP kelas 2 dan 3 sebagai sasaran utama," ucap Bobby.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sumut dan Menteri Nadiem mengajak para bupati dan wali kota untuk memberikan pandangan tentang berbagai program Merdeka Belajar dan program prioritas lainnya.
Salah satu hal yang disambut positif dalam diskusi adalah kesempatan guru honorer untuk lolos dalam seleksi ASN PPPK. Tahun ini merupakan tahun pertama pemerintah membuka 1 juta formasi guru ASN PPPK.
Nadiem menyampaikan, tes seleksi sudah menjadi keharusan dalam proses pengangkatan guru ASN PPPK. Kementerian telah memberikan beberapa kali afirmasi untuk memperbesar peluang lolos para guru. Di sisi lain Nadiem memohon agar pemerintah daerah memfasilitasi pelatihan atau bimbingan bagi guru.
"Jika bapak ibu ingin lebih banyak guru yang lolos, berikan mereka bimbingan. Sumber-sumber belajar sudah kami sediakan gratis. Pemda bisa fokus pada dua hal, formasinya dibuka, dilengkapi, lalu diberikan fasilitasi pelatihan dengan mendatangkan pakar," sebut Nadiem.
Nadiem juga berpesan agar pemerintah daerah tidak perlu khawatir
pemerintah pusat tidak akan membayar gaji para guru. "Anggaran gaji guru
ASN PPPK sudah disiapkan pemerintah pusat," Nadiem menandaskan. (*)