Bantuan Banjir Tidak Merata, Warga Securai Utara Mengadu ke Wakil Ketua DPRD Langkat
DikoNews7 -
Warga Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Sumut, mendatangi kantor DPRD Kabupaten Langkat guna mengadukan prihal bantuan korban banjir dari pemerintah yang dianggap tidak transparan dan tidak merata. Kedatangan warga diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Langkat, Romelta Ginting diruang Banggar DPRD, Kamis (16/4/2026).
Dalam pertemuan ini, warga berharap dan menuntut keadilan dalam penyaluran bantuan korban banjir dari pemerintah pusat, yang mana warga menuding bantuan korban banjir besar yang terjadi pada September 2025 yang kini disalurkan pemerintah pusat melalui kantor Pos belum menyentuh seluruh warga terdampak secara merata.
Salah seorang perwakilan warga dengan tegas menyampaikan bahwa ketimpangan distribusi bantuan telah memicu kekecewaan, dimana banyak warga yang juga korban banjir tidak mendapat bantuan.
“Bantuan itu ada, tapi tidak merata. Kami berharap pemerintah pusat bisa memastikan semuanya tersalurkan secara adil,” ucapnya menyampaikan.
Lebih jauh, warga mengungkapkan adanya dugaan tidak dilakukannya pendataan secara menyeluruh oleh pihak desa, hingga bantuan yang disalurkan terkesan tebang pilih.
“Kami tidak pernah didata oleh pihak desa Securai Utara," ungkap salah seorang warga lainnya dengan nada kecewa.
Menurut warga, saat ini banyak warga korban banjir yang tidak mendapat bantuan, padahal kondisinya sama, keadaan ini menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat hingga warga menuding pemerintah desa pilih kasih melakukan pendataan hingga bantuan yang disalurkan tidak merata.
Menanggapi apa yang disampaikan, Wakil Ketua DPRD Langkat, Romelta Ginting menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti permasalahan ini.
Ia menegaskan akan melakukan koordinasi intensif dengan Bupati Langkat serta instansi terkait guna mempercepat proses pendataan ulang.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait agar pendataan ulang pasca banjir ini dapat segera diselesaikan. Ini penting agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” tegas Romelta.
Ia juga menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan melalui Kantor Pos merupakan program dari pemerintah pusat, sehingga diperlukan sinkronisasi data yang akurat antara pemerintah desa, daerah, hingga pusat.
Tidak hanya itu, Romelta memastikan pihaknya akan kembali mengajukan permohonan ke pemerintah pusat agar masyarakat yang belum tersentuh bantuan dapat segera diperhatikan. (Kurnia02)