Demo Massa, Korban Banjir Langkat Minta Bupati Tegas Sikapi Carut Marut Penyaluran Bantuan
DikoNews7 -
Kembali ratusan ribuan warga dari Kecamatan Tanjung Pura, Babalan, Sei Lepan dan kecamatan lainnya mendatangi kantor Bupati Langkat di Stabat guna menyampaikan aspirasi terkait pendataan dan penyaluran bantuan korban banjir besar yang terjadi pada Nopember 2025 lalu yang dianggap tidak transparan dan tebang pilih sehingga bantuan yang disalurkan tidak merata.
Dengan menggunakan kendaraan roda 4 (Empat) dan roda 2 (dua), serta berbagai spanduk bertuliskan keluhan masyarakat, massa bergerak dari depan kantor Camat Tanjung Pura menuju kantor Bupati Langkat di Stabat. Selasa (21/04/2026) pagi.
Dalam orasinya, masyarakat menuntut agar Bupati Langkat H Syah Afandin dapat bertemu langsung dengan warga dan mendengar tuntutan warga terkait carut marut pendataan dan penyaluran bantuan korban banjir yang disalurkan.
Setelah lama berorasi di depan kantor Bupati, atas koordinasi bersama, 15 perwakilan masyarakat dari tiap-tiap daerah didampingi insan pers dari berbagai media diperbolehkan masuk untuk untuk menyampaikan aspirasinya.
Sementara Bupati Langkat H Syah Afandin hadir didampingi Sekretaris Daerah Langkat H. Amril, S.Sos, M.AP, Kepala Dinas Sosial Taupik Rieza, S.STP, M.AP, Kepala Dinas Kominfo Wahyudiharto, S.STP, M.Si, Kepala Pelaksana BPBD H. Ansyahri, M.Kes, Kasat Pol PP Damaeka Putra Singarimbun, S.STP, Kepala Dinas Perkim Dr. Robbi Rezeki, M.Pd, Camat Tanjung Pura T. Reza Aditia, Kabag Ops Polres Langkat Kompol Firman serta personel.
Dalam pertemuan ini, masyarakat melalui ketua aksi, Said Abdullah, Wan Arief dan Ahmadi menyampaikan 5 (lima) tuntutan, yaitu:
1- Meminta pihak OPD terkait membuka data korban banjir yang sudah terealisasi.
2- Berapa anggaran penanganan banjir yang sudah dan belum terealisasi.
3- Menyerahkan data warga yang belum mendapat bantuan.
4- Meminta pemulihan pasca bencana banjir dipercepat.
5- Kembalikan kota Tanjung Pura sebagai kota sejarah.
"Ada beberapa tuntutan yang kami sampaikan, karena sampai saat ini masih ada warga kita yang hidup dan mengungsi di tenda pengungsian," ucap Said dan warga lainnya.
Lambannya bantuan dan pendataan yang dianggap simpang siur membuat masyarakat kecewa, ditambah lagi bantuan yang disalurkan pemerintah diduga tidak sesuai harapan hingga timbul kecemburuan sosial, dimana bantuan yang disalurkan terkesan tebang pilih.
"Warga kami tak pernah didata, sampai saat ini ada warga Pantai Cermin tidur di tenda karena rumahnya hancur dan tidak mendapat bantuan, namun saat ini warga sebelah mendapat bantuan," ucap Ahmadi menyampaikan.
Dalam pertemuan ini, beberapa perwakilan masyarakat juga menyampaikan keluhan yang sama, seperti yang disampaikan Ja'far Siddiq dari Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan.
"Warga kami tak pernah didata, hingga saat ini hanya 1 (satu) warga yang mendapat bantuan, sementara desa kami semua rata terkena banjir dengan ±3000 KK, disini saya mewakili masyarakat untuk menyampaikannya kepada bapak Bupati agar pak Bupati tau keadaan kampung kami," ucapnya.
Lempar sambut aspirasi terus dilontarkan hingga ruang rapat semakin panas, sementara Sekretaris Daerah Langkat H. Amril, S.Sos, M.AP dan Kepala Dinas Sosial Taupik Rieza, S.STP, M.AP, juga menyampaikan kegiatan dan tindakan yang sudah dilakukan.
"Kita sudah berkoordinasi dengan pihak PT Pos untuk meminta data penerima bantuan karena penyaluran bantuan dilakukan oleh PT Pos dari Kemensos, namun data itu bersifat pribadi, saat ini pemerintah sudah mengalokasikan dana sebesar Rp 16,4 miliyar untuk bantuan korban banjir," ucapnya.
Merasa tidak puas dengan jawaban yang disampaikan, masyarakat terus mencecar dengan berbagai pertanyaan, hingga staf Bupati Langkat menghampiri salah seorang perwakilan warga yang menyampaikan aspirasinya dengan nada tinggi untuk diam dan memberi kode agar tetap tenang.
Menanggapi apa yang disampaikan, Bupati Langkat H. Syah Afandin mengapresiasi aksi yang dilakukan masyarakat.
Ia menilai kegiatan tersebut merupakan bentuk perjuangan untuk mendapatkan hak yang seharusnya diterima para korban.
“Pemerintah Kabupaten Langkat akan bersama-sama memperjuangkan hak para korban banjir. Kita akan melakukan pendataan ulang bagi korban yang belum menerima bantuan. Sementara yang sudah menerima bantuan tidak akan didata kembali,” tegas Syah Afandin.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan hari ini yang sudah berproses kondisi rumah rusak ringan dan berat sebanyak 1.300 yang sudah diverifikasi oleh Kades, Camat, Kapolsek dan Danramil, ada surat perintah BNPB, dari keadaan ini rencananya untuk membawa koordinator aksi ke pemerintah pusat guna menyampaikan langsung aspirasi masyarakat kepada Menteri Sosial.
“Kita akan upayakan agar perwakilan korban dapat bertemu langsung dengan Menteri Sosial. Doa kita bersama, semoga perjuangan ini membuahkan hasil sesuai harapan,” ucap Syah Afandin menyampaikan.
Selanjutnya perwakilan massa dan Bupati Langkat keluar dari ruang rapat dan mendatangi massa yang sudah menunggu di tribun alun-alun Tengku Amir Hamzah Stabat.
Dari sini hadir juga, Ketua DPRD Kabupaten Langkat Sribana Br. Perangin Angin, SE, Wakil Ketua DPRD Langkat H. Ajai Ismail, Wakil Ketua DPRD Langkat Ir. Antoni Ginting, Anggota DPRD Langkat Juriah dari Fraksi PDI Perjuangan.
"Kita minta Bupati Langkat tegas menyikapi hal ini, carut marut pendataan korban banjir yang tidak transparan dan bantuan yang tidak merata membuat masyarakat semakin terzholimi, korban banjir mengalami kerugian materi dan immaterial yang cukup besar, rumah, perabotan dan lainnya rusak, tapi begitu ada bantuan kenapa tebang pilih, selain bantuan rumah rusak baik berat, ringan dan sedang, kenapa bantuan lain tidak dibagi sama rata kepada korban banjir, kita juga minta aparatur yang nakal untuk diberi sanksi tegas," ucap Johar salah seorang warga Desa Pekubuan Tanjung Pura sebelum pulang bersama aksi massa. (Kurnia02)