Pupuk Bersubsidi Langka, Petani Gunakan Pupuk Non Subsidi
Rabu, 18 Desember 2019
DN7 | Babalan -
Hingga saat ini kelangkaan pupuk bersubsidi sangat di khawatirkan para petani, terutama jenis pupuk urea, bahkan memasuki umur padi 20 hari petani yang seharusnya mendapat jatah pupuk subsidi harus merogoh gocek lebih untuk membeli pupuk non subsidi.
Hingga saat ini kelangkaan pupuk bersubsidi sangat di khawatirkan para petani, terutama jenis pupuk urea, bahkan memasuki umur padi 20 hari petani yang seharusnya mendapat jatah pupuk subsidi harus merogoh gocek lebih untuk membeli pupuk non subsidi.
Hal ini diungkap oleh para petani yang ada di Desa Teluk Meku dan Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Rabu (18/12), dimana kelangkaan pupuk urea bersubsidi sudah dirasa sejak beberapa bulan yang lalu.
"Hingga saat ini kita tidak dapat pupuk urea subsidi, padahal kita termasuk anggota kelompok tani (Poktan) di bawah naungan kios penyalur pupuk bersubsidi dari pemerintah, dimana lagi kita bisa mendapatkan pupuk subsidi jika di kios kita sendiri tidak ada", ucap Surti Br Sianipar (78) salah seorang petani Sendayan Desa Securai Selatan.
Hal senada juga di ungkap Manurung (40) petani Desa Teluk Meku kecamatan Babalan, dirinya mengaku padi yang sudah ditanamnya hingga berumur 20 hari, harus di beri pupuk urea non subsidi yang harganya jauh lebih mahal.
"Disini petani kita juga mengeluh akan kelangkaan pupuk bersubsidi, dimana di beberapa kios penyalur tidak ada pupuk bersubsidi, terpaksa kita membeli pupuk Urea non subsidi yang harganya di atas Rp 200 perkarung, kita sangat perlu pupuk, jika tidak ada pupuk dipastikan padi akan rusak dan gagal panen", ucap Manurung.
Sementara itu, Sampe Pintu Batu.SP selaku Koordinator Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Babalan, saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu mengatakan, jika kelangkaan pupuk Urea bersubsidi dikarenakan adanya pengurangan jatah pupuk dari pemerintah.
Masuk masa tanam II, dari permintaan sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tahun 2019, Pemerintah hanya bisa menyalurkan sebanyak 50 ton pupuk, tentunya ini sangat jauh berkurang dari kebutuhan petani secara menyeluruh di Kecamatan Babalan, dengan luas lahan pertanian mencapai 4.000 hektare lebih, ucapnya.
Tentunya, dengan kelangkaan pupuk bersubsidi di pasaraan membuat petani terus mengeluh, namun demi menjaga pertumbuhan padi agar tetap sehat dan terawat, petani harus menggunakan pupuk non subsdidi yang mana harganya jauh lebih mahal.
Dengan perbandingan, pupuk urea bersubsidi perkarung isi 50 kg Rp 97-105 ribu, sementara pupuk urea non subsidi perkarung isi 50 kg Rp 220-240 ribu, tentunya dengan selisih harga yang terpaut jauh, sangat memberatkan petani.
Untuk itu, petani berharap pemrintah melalui dinas pertanian, untuk turun kelapangan, dan mengecek kelangkaan pupuk yang terjadi, karena petani khawatir jika pupuk subsidi yang ada di selewengkan, dan menambah jatah quota pupuk yang ada demi menjaga kestabilan pangan. (Bud)
Editor : Sapta