Uang Jasa BPJS Tidak Di Bayar, Ratusan Tenaga Medis Datangi Kantor DPRD Labura
Kamis, 15 Oktober 2020
FOTO : Ratusan Tenaga Medis Datangi Kantor DPRD Labura
DN7 | Labura -
Ratusan pegawai dan tenaga honorer RSUD Aek Kanopan mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara di Jalan Lintas Sumatera Desa Membang Muda Kecamatan Kualuh Hulu Kab. labuhanbatu Utara Kamis 15/10/2020.
Mereka datang ingin berjumpa langsung dengan DPRD Komisi C untuk mengadukan nasib para pegawai dan tenaga honorer, tentang jasa pegawai dan tenaga honorer yang tidak dihargai oleh Dirut RSUD Aek Kanopan, yang dianggap kurang bertanggung jawab terkait masalah perbedaan pembagian dalam besaran jasa BPJS.
Pegawai dan tenaga honorer yang selama ini bekerja secara maksimal, dengan mematuhi dan mentaati segala aturan dan peraturan di RSUD Aek Kanopan, yang secara kinerja berhubungan langsung dengan pasien umum, maupun pasien covid 19, malah justru mendapatkan jasa yang lebih rendah.
Permasalahan ini sudah pernah disampaikan bahkan berulang kali di ingatkan dan meminta perhatian dari Manejemen tapi hingga saat ini belum ada jalan keluar yang terbaik di terima oleh pegawai dan honorer di RSUD Aek Kanopan.
Ratusan pegawai dan honorer RSUD Aek Kanopan merasa kecewa karena satu orang pun Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak berada di tempat, ketika di komfirmasi awak media salah seorang staf DPRD Komisi C bernama Dedy Cahyadi menjelaskan.
Ratusan pegawai dan tenaga honorer RSUD Aek Kanopan mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara di Jalan Lintas Sumatera Desa Membang Muda Kecamatan Kualuh Hulu Kab. labuhanbatu Utara Kamis 15/10/2020.
Mereka datang ingin berjumpa langsung dengan DPRD Komisi C untuk mengadukan nasib para pegawai dan tenaga honorer, tentang jasa pegawai dan tenaga honorer yang tidak dihargai oleh Dirut RSUD Aek Kanopan, yang dianggap kurang bertanggung jawab terkait masalah perbedaan pembagian dalam besaran jasa BPJS.
Pegawai dan tenaga honorer yang selama ini bekerja secara maksimal, dengan mematuhi dan mentaati segala aturan dan peraturan di RSUD Aek Kanopan, yang secara kinerja berhubungan langsung dengan pasien umum, maupun pasien covid 19, malah justru mendapatkan jasa yang lebih rendah.
Permasalahan ini sudah pernah disampaikan bahkan berulang kali di ingatkan dan meminta perhatian dari Manejemen tapi hingga saat ini belum ada jalan keluar yang terbaik di terima oleh pegawai dan honorer di RSUD Aek Kanopan.
Ratusan pegawai dan honorer RSUD Aek Kanopan merasa kecewa karena satu orang pun Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak berada di tempat, ketika di komfirmasi awak media salah seorang staf DPRD Komisi C bernama Dedy Cahyadi menjelaskan.
"Tuntutan mereka ad tujuh poin, dan pak Dewan komisi
C tidak ada di kantor dan sedang berada di luar kota, makanya saya yang
menerima dan akan saya sampaikan kepada Komisi C, jelasnya.
Adapun beberapa tuntutan yang di sampaikan oleh para pegawai dan pekerja RSUD Aek Kanopan kepada DPRD Komisi C sebagai berikut :
1. Bahwa kami selaku pekerja RSUD Aek Kanopan hendak mengadukan permasalahn kami kepada wakil rakyat dalam hal ini Anggota DPRD yang duduk di Komisi C DPRD Kabupatrn Labuhanbatu Utara yang memebidangi permasalahan kesehatan.
2. Bahwa pengadaan ini semata-mata merupakan hak pekerja sebagai rakyat agar suaranya dapat di dengar dan masalahnya dapat terselesaikan, dimana sudah menjadi kewajiban para anggota DPRD untuk memberikan sarana-sarana pendukung yang dapat mendukung aspirasi pekerja tersebut.
3. Bahwa pekerja selama bekerja di RSUD telah bekerja dengan baik dan telah mentaati segala aturan yang ada serta memeberikan sumbangsih yang besar untuk berjalannya pelayanan kesehatan di RSUD Aek Kanopan.
4. Bahwa kerja keras kami sebagai petugas pelayanan yang sangat berisiko tinggi yang bahkan bisa menyebabkan kematian tersebut ternyata tidak di hargai yaitu dengan adanya perbedaan dalam pembagian besaran jasa BPJS yang ternyata justru kami yang berhubungan langsung dengan pasien malah mendapatkan jasa yang jauh lebih rendah.
5. Sudah berulangkali kami mengingatkan dan meminta perhatian dari manejemen tapi hingga saat ini belum ada kami terima jalan keluar yang terbaik untuk semua pekerja di RSUD Aek Kanopan.
6. Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa. "DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Warga masyarakat untuk memeberikan keterangan tentang sesuatu hal yang penting di tangani demi kepentingan negara, bangsa pemerintahan dan pembangunan".
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka melalui surat ini kami mohon kepada Komisi C Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk menerim pengaduan kami dan menindaklanjuti aspirasi pekerja RSUD Aek Kanopan dengan diterima untuk beraudiensi serta memanggil manejemen RSUD Aek Kanopan untuk diminta pertanggung jawabannya dengan pungsi pengawasan DPRD. (SS/OT)
Adapun beberapa tuntutan yang di sampaikan oleh para pegawai dan pekerja RSUD Aek Kanopan kepada DPRD Komisi C sebagai berikut :
1. Bahwa kami selaku pekerja RSUD Aek Kanopan hendak mengadukan permasalahn kami kepada wakil rakyat dalam hal ini Anggota DPRD yang duduk di Komisi C DPRD Kabupatrn Labuhanbatu Utara yang memebidangi permasalahan kesehatan.
2. Bahwa pengadaan ini semata-mata merupakan hak pekerja sebagai rakyat agar suaranya dapat di dengar dan masalahnya dapat terselesaikan, dimana sudah menjadi kewajiban para anggota DPRD untuk memberikan sarana-sarana pendukung yang dapat mendukung aspirasi pekerja tersebut.
3. Bahwa pekerja selama bekerja di RSUD telah bekerja dengan baik dan telah mentaati segala aturan yang ada serta memeberikan sumbangsih yang besar untuk berjalannya pelayanan kesehatan di RSUD Aek Kanopan.
4. Bahwa kerja keras kami sebagai petugas pelayanan yang sangat berisiko tinggi yang bahkan bisa menyebabkan kematian tersebut ternyata tidak di hargai yaitu dengan adanya perbedaan dalam pembagian besaran jasa BPJS yang ternyata justru kami yang berhubungan langsung dengan pasien malah mendapatkan jasa yang jauh lebih rendah.
5. Sudah berulangkali kami mengingatkan dan meminta perhatian dari manejemen tapi hingga saat ini belum ada kami terima jalan keluar yang terbaik untuk semua pekerja di RSUD Aek Kanopan.
6. Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa. "DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Warga masyarakat untuk memeberikan keterangan tentang sesuatu hal yang penting di tangani demi kepentingan negara, bangsa pemerintahan dan pembangunan".
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka melalui surat ini kami mohon kepada Komisi C Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk menerim pengaduan kami dan menindaklanjuti aspirasi pekerja RSUD Aek Kanopan dengan diterima untuk beraudiensi serta memanggil manejemen RSUD Aek Kanopan untuk diminta pertanggung jawabannya dengan pungsi pengawasan DPRD. (SS/OT)