Ikut KLB, Ketua DPC Kepulauan Sula: Ini Upaya Perbaiki Partai Demokrat
Sabtu, 06 Maret 2021
Kongres
Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di The Hill Hotel dan
Resort Sibolangit, Deli Serdang, pada 5-7 Maret 2021 diyakini sebagai
upaya memperbaiki partai.
Hal
ini disampaikan oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kepulauan Sula, Ajrin
Duwila kepada wartawan di arena KLB, Jumat (5/3/2021) malam.
Ajrin mengatakan, keinginan untuk adanya upaya memperbaiki partai menjadi alasan kenapa dia tertarik ikut KLB.
"Awalnya
tidak pernah dikomunikasikan sebelumnya, melainkan saya yang mencari
tahu sendiri. Saya mengikuti perkembangan berita-berita di media, loh
kok benar apa yang disampaikan oleh kelompok yang mengikuti KLB. Kenapa
AD/ART Partai Demokrat tiba-tiba dapat, padahal tidak pernah dibahas
pada kongres kelima yang digelar 5 Maret 2020 lalu," ujarnya.
Selain
itu, lanjut Ajrin, dia mengikuti KLB di Sibolangit karena ada hak-hak
di DPC yang dipangkas di dalam AD/ART Partai Demokrat Ketua Umum (Ketum)
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Pada
AD/ART terdapat salah satu pasal yang mengatur bahwa, kongres atau KLB
membahas AD/ART. Sementara, pada kongres kelima (Maret 2020) tidak
pernah membahas AD/ART. Nah, itulah yang membuat saya tertarik mengikuti
KLB ini dimana dibahas AD/ART. Lalu, saya mencari tahu informasi
tentang KLB hingga mendapat informasi dari kader senior Demokrat dan
akhirnya saya datang mengikuti KLB," jelas Ajrin yang sudah memegang
jabatan sebagai ketua DPC selama 3 tahun tersebut.
Terkait
pernyataan AHY menyebutkan tidak ada DPC yang mengikuti KLB di
Sibolangit, Ajrin membantah. Buktinya, dia sendiri merupakan perwakilan
DPC dari Kepulauan Sula, Maluku Utara.
"Tujuan
saya mengikuti KLB karena hak-hak DPC dipangkas. Makanya, saya sangat
yakin teman-teman DPC yang lain ada dan memberikan dukungan terhadap
KLB. Namun, mungkin saja ada yang mendapat tekanan atau diancam akan
dipecat dan sebagainya. Saya sendiri tidak mengalami itu," kata dia.
Disinggung
hak-hak DPC yang dikurangi, Ajrin menyebutkan, misalnya, mau mengadakan
Muscab maka DPC mengusulkan tiga nama. Begitu juga Musda, DPC
mengusulkan tiga nama. Lalu, tiga nama tersebut diputuskan oleh tiga
orang yang ada di DPP yaitu Ketum, Sekjen, dan ketua BPOKK (Badan
Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan).
"Lah
bagaimana ceritanya? Saya berasumsi kalau kondisinya seperti itu, maka
sangat berpotensi menimbulkan suatu kondisi yang transaksional. Tidak
berdasarkan kondisi riil, dan bahwa ini benar-benar potensial di
daerah," bebernya.
Diakui
dia, memang proses KLB dengan ditetapkannya Moeldoko sebagai Ketum
masih butuh pengakuan resmi dari negara, dalam hal ini Kemenkumham.
Tapi, Ajrin sangat yakin dengan adanya beberapa fakta yang didapat maka
insya Allah Kemenkumham akan mengesahkannya.
"Namun
demikian, anggaplah kemungkinan terburuk ternyata kubu Ketum AHY yang
menang dan diakui, sehingga saya nantinya harus dipecat. Akan tetapi,
saya merasa bangga karena upaya mendukung KLB merupakan gerakan
revolusi. Bagi saya gerakan revolusi ini sebagai upaya memperbaiki
Partai Demokrat ke depan," tegasnya.
Lebih
jauh Ajrin menyampaikan, kalau ada yang menyatakan menjual Partai
Demokrat itu keliru. Terbukti, dirinya salah satu kader daerah mencari
sendiri untuk mendapatkan haknya dengan mendukung KLB.
"Setelah
kongres kelima pada Maret 2020 lalu, kita ada Rapimnas melalui zoom.
Tapi, Rapimnas tersebut terkesan monologis. Akhirnya, keluhan dari kader
di daerah pada bingung mau disampaikan ke mana," keluh dia.
Terkait
sikap DPD Maluku Utara bagaimana terhadap KLB di Sibolangit, Ajrin
kurang mengetahui. Tapi, dia yakin bahwa dari 100 persen di DPD tidak
ada yang bisa mengklaim. Sebab, ada DPD yang sangat setuju dengan
kondisi yang ada saat ini (KLB).
Mengenai
mahar politik di daerahnya, sambung Ajrin, dia tidak tahu persis
bagaimana. Karena, ketua DPD yang mencalonkan diri dan mengurusnya ke
DPP.
"Tapi, informasinya memang ada mahar politik dan dipatok," tandas Ajrin yang sudah sekitar 7 tahun jadi kader Demokrat. (*
Editor : Diko