Optimalisasi Potensi Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah, Bappeda Labuhanbatu Adakan FGD
Foto
: Kepala Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Hobol Zulkifli Rangkuti S. Sos,
MM saat memimpin giat Forum Group Discussion atau FGD. (Foto/Diskominfo
Pemkab Labuhanbatu).
DikoNews7 -
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Labuhanbatu Adakan Forum Group Discussion atau FGD terkait pembentukan kelompok kerja dan sekretariat integrasi penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Digelar di Ruang rapat gedung Kantor Bupati Labuhanbatu, Jumat (18/3/2022), FGD yang diadakan oleh Bappeda Labuhanbatu tersebut digelar secara tatap muka dan daring yang di hadiri beberapa perwakilan OPD Labuhanbatu serta melibatkan Dosen Fisip Universitas Sriwijaya (Unsri) sebagai narasumber.
Dalam paparannya, Kepala Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Hobol Zulkifli Rangkuti, S. Sos, MM merincikan, jumlah perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Labuhanbatu berkisar 70 perusahaan yang terdiri dari Perbankan, BUMN dan Perkebunan.
"Untuk jenis Perbankan berjumlah 18 perusahaan, BUMN Non Perkebunan berjumlah 3 perusahaan, perkebunan kelapa sawit berjumlah 36 perusahaan, pabrik kelapa sawit berjumlah 7 perusahaan dan pabrik karet berjumlah 1 perusahaan," rinci Hobol.
Hobol juga menjelaskan, maksud diadakannya FGD adalah sebagai sarana diskusi lintas sektoral dalam mengoptimalisasi potensi sumber-sumber pembiayaan yang bisa dimenunjang pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
Ia juga berharap, dengan diadakan FGD ini akan mampu mensinergikan peran pemerintah dan perusahaan dalam pembangunan daerah melalui pemanfaatan dana CSR secara terintegrasi, terukur dan berkelanjutan.
Hobol juga menginginkan, dengan sinergitas yang baik akan mampu memfasilitasi perusahaan dalam penyaluran dana CSR sesuai dengan prioritas pembangunan, harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang mendukung operasional perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selaku narasumber, via daring, Dosen Fisip Unsri Dr. Ir. Abdul Nadjib MM menyampaikan, permasalah yang sering muncul dalam pemanfaatan dana CRS yaitu dikarenakan belum semua perusahaan menyampaikan laporan rencana dan realisasi CSR.
Karena hal itulah, lanjut Abdul Najib, sehingga belum dapat menggambarkan peran serta dunia usaha secara menyeluruh dalam pembangunan daerah, dan juga masih rendahnya political will pimpinan perusahaan dalam pemanfaatan dana CSR untuk pembangunan daerah.
Abdul Najib juga menyampaikan, solusi yang dapat dilakukan Pemkab dalam mengatasi hal itu adalah dengan meningkatkan kesadaran pihak perusahaan tentang pentingnya laporan pelaksanaan CSR, mengoptimalkan peran forum CSR-PKBL dalam komunikasi intensif dengan BUMN/BUMS sebagai anggota forum dalam perencanaan program.
"Perlu adanya regulasi yang jelas tentang pemanfaatan dana CSR untuk pembangunan daerah yang terkena dampak langsung operasionalisasi perusahaan juga sangat dibutuhkan dalam mencapai hal tersebut," Tukasnya.
Dalam FGD, tampak hadir Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sortauli Triana Manurung, ST, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabid SMP Dinas Pendidikan, Kabid Pelatihan Disnaker Labuhanbatu, Kabid Bidang Balitbang, Kabid Sospem Balitbang, serta Perwakilan Diskop UMKM dan Perwakilan Disperindag.
Reporter : Indra Dharma