Kapolres Pelabuhan Belawan Hadiri Rakornas Forkopimda Provinsi di Jakarta
Rabu, 13 November 2019
DN7 | Jakarta - Kapolda Sumut, beserta Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Ikhwan Lubis SH MH dan Kapolres sejajaran Polda Sumut, Pangdam I Bukit Barisan, Gubernur Sumut, Dandim sejajaran Kodam I Bukit Barisan, para Walikota dan Bupati sejajaran Provinsi Sumut menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Sentul International Convention Centre (SICC) Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11).
Rakornas yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI ini mengusung tema "Sinergi Pelaksanaan 5 (lima) Program Prioritas Pembangunan Nasional Untuk Mewujudkan Indonesia Maju."
Dalam laporan kegiatan yang disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian, dikatakan jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut mencapai 2.693 peserta, yang terdiri dari para Gubernur dan Bupati seluruh Indonesia, serta Ketua DPRD, Pimpinan Kepolisian, TNI dan Kejaksaan Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia.
Mendagri Tito melanjutkan, pada kegiatan tersebut Kemendagri yang memiliki tugas pokok pembinaan pembangunan daerah, keuangan daerah, sekaligus pengawasan daerah, mengundang para Pimpinan Daerah, untuk menerima pengarahan Presiden dan para Menteri dan Kepala Lembaga Tinggi Negara yang akan memberikan materi dan dibagi menjadi beberapa panel.
"Intinya adalah arahan dari Bapak Presiden, sejumlah Menteri, Menko, lalu KPK, BPK, Panglima TNI dan Kapolri, yang tujuan utamanya adalah menyinergikan dan mensinkronisasikan visi-misi dan rencana pembangunan lima tahun kedepan, dari pusat disesuaikan di daerah," ucapnya.
Sementara Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya, menyampaikan agar jajaran Pimpinan Daerah bisa bersinergi dan berkomunikasi dengan baik.
"Penting sekali hubungan harmonis Forkopimda di daerah. Penting sekali komunikasi Gubernur dengan Kapolda, Gubernur dengan Pangdam, Gubernur dengan Kajati, Gubernur dengan Kepala Pengadilan Tinggi, penting sekali dijalin," kata Jokowi.
Presiden Jokowi juga berpesan kepada DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, agar jangan banyak membuat Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan Wali Kota.
"Negara ini sudah kebanyakan peraturan. Negara kita ini bukan negara peraturan. Semua diatur malah terjerat sendiri. Hati-hati stop itu."
"Apalagi Peraturan Daerah yang justru meruwetkan dan membebani rakyat, Stop," tegas Jokowi. (Boim)
Editor : Sapta