Sekda Palas Terkesan Paksakan Mobilisasi Bimtek Administrasi Desa di Medan
Sabtu, 09 November 2019
DN7 | Medan - Pemerintah Kabupaten Padanglawas (Palas, red) mengumpulkan seluruh camat agar menginstruksikan seluruh kepala desa untuk memobilisasi Bimtek Administrasi Desa dengan dana kelas nasional di Hotel Soechi Internasional, Jalan Cirebon, Medan, Minggu (10/11) sampai Rabu (13/11) Tahun 2019.
Namun, kegiatan bimtek itu mendapat kritikan dari salah satu Pemerhati Anggaran Pemerintah Desa Kabupaten Palas, Hans, karena diduga menyalahi aturan.
Pasalnya, dalam undangan disebutkan aparatur desa se Kabupaten Padang Lawas mengikuti bimtek nasional penggunaan buku administrasi desa, berbiaya Rp6 juta.
"Seharusnya anggaran standar bimtek setiap aparatur desa untuk tingkat nasional senilai Rp5 juta bukan Rp6 juta," ungkap, Hans kepada awak media di Medan, Sabtu (9/11).
Menurutnya, bimtek yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) ini, seharusnya diadakan di Sibuhuan atau tingkat lokal. Tetapi, Sekda kabupaten Palas, di sini ikut andil dalam memobilisasikan serta terkesan dipaksakan dilaksanakan di Kota Medan.
"Jelas Bimtek yang diadakan di Medan terlampau dipaksakan. Sebab, masuk dalam kategori tingkat nasional. Seharusnya tingkat lokal bimtek tersebut dilakukan dengan anggaran hanya Rp3 juta," tutur Hans.
Diadakannya bimtek di Kota Medan, ia menjelaskan akan menjadi temuan dan melanggar biaya bimtek standar nasional.
"Kita ketahui bersama bahwa dana yang dimasukkan dalam APBDes untuk kegiatan ini hanya untuk bimtek lokal dengan diadakannya di luar daerah maka otomatis membutuhkan biaya perjalanan dinas sementara untuk dana perjalanan sudah tidak ada lagi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Palas, Arpan Nasution, saat dikonfirmasi membenarkan diadakannya bimtek seluruh desa se Kabupaten Palas di Hotel Soechi Kota Medan.
Namun, saat ditanya mengenai anggaran dananya kenapa sebesar Rp6 juta, Arpan malah buang badan dan diarahkannya tanya kepada Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Palas. (Asen)
Editor : Sapta