Jalin Diplomatik dengan Israel, UEA Tak Terima Disebut Iran Khianati Palestina


DN7 -

Presiden Iran Hassan Rouhani mengecam langkah Uni Emirat Arab (UEA) yang membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Keputusan UEA bahkan disebut sebagai, "Pengkhianatan terhadap perjuangan bangsa Palestina." 

Uni Emirat Arab tidak terima dengan kecaman Iran tersebut. Pada Minggu 16 Agustus, UEA memanggil perwakilan Iran di Abu Dhabi untuk memprotes kecaman yang terkandung dalam pidato Presiden Iran Hassan Rouhani, menurut laporan kantor berita UEA, WAM.

Kementerian Luar Negeri UEA "memanggil kuasa hukum Iran (dan) memberinya catatan protes yang kuat terhadap kecaman yang terkandung dalam pidato Presiden Iran Hassan Rouhani mengenai keputusan kedaulatan UEA," tulis laporan itu.

Dikutip dari AFP, Selasa (18/8/2020), hal itu terjadi sehari setelah Presiden Rouhani menyebutkan keputusan UEA untuk menormalisasi hubungan dengan Israel adalah kesalahan besar. Selain itu, Presiden Rouhani juga memperingatkan UEA agar tidak membuka jalan Israel untuk memasuki kawasan. 

Kantor berita Iran, Mehr, menuliskan, "Tanpa memperluas apa artinya, dia mengatakan hal itu akan menjadi cerita lain dan mereka akan ditangani dengan cara lain".

Saat memberikan tanggapan, UEA mengatakan, retorika seperti itu tidak dapat diterima dan memiliki implikasi serius bagi keamanan dan stabilitas di kawasan Teluk.

Pada Januari 2016, Uni Emirat Arab telah menurunkan hubungannya dengan Iran di tengah persaingan sengit antara sekutu dekat UEA, Arab Saudi, dan Republik Islam itu.

Maka dari itu, keputusan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel memicu gelombang kritik di Iran.

Pada hari Sabtu, sebuah surat kabar ultrakonservatif menyebutkan bahwa langkah tersebut membuat UEA menjadi target yang sah bagi pasukan pro-Teheran.

Sementara dalam harian Kayhan, perjanjian itu juga disebut sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina.

Diumumkan Presiden AS Donald Trump pada Kamis lalu, kesepakatan Israel-UEA, merupakan kesepakatan ketiga yang dicapai Israel dengan negara Arab. Namun, hal itu juga bisa meningkatkan prospek kesepakatan serupa dengan negara-negara Teluk yang pro-Barat.

Presiden Trump bahkan juga mengatakan bahwa para pemimpin dari kedua negara akan menandatangani perjanjian di Gedung Putih dalam waktu sekitar tiga pekan.

Israel berjanji untuk menangguhkan rencana aneksasi wilayah Tepi Barat, di bawah kesepakatan itu, yang merupakan sebuah konsesi yang disambut baik Eropa dan beberapa pemerintah Arab pro-Barat sebagai pendorong untuk harapan perdamaian.

Tetapi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap menekankan bahwa negaranya tidak meninggalkan rencananya untuk mencaplok Lembah Jordan dan permukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki.


Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel