Pemerhati Kebijakan Publik Batu Bara : APBD 2020 Sebagai Cerminan Untuk APBD 2021
Foto : Pemerhati Kebijakan Publik Batu Bara M
Adam Malik SSos. (Erwin)
DikoNews7 -
Pandemi COVID-19 masih belum usai, semua langkah telah dilakukan oleh Pemerintah untuk menekan angka minim penyebaran COVID-19. Mulai dari himbauan PPKM mikro hingga pembubaran kerumunan, bahu membahu antar Pemerintah dan masyarakat serta organisasi kemasyarakatan dan aparat dalam memberi edukasi dan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak.
Bahkan tak jarang disela-sela diskusi baik kepada masyarakat maupun Birokrat mengatakan Pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap ekonomi dan keuangan negara, sedangkan di tubuh Pemerintah kabupaten Batu Bara APBD T.A 2020 lalu dalam menangani Pandemi saja mencapai angka 80-90 Milyar guna alokasi Satgas COVID-19 Batu Bara.
Hal tersebut di katakan Adam Malik Pemerhati Kebijakan Publik Batu Bara melalui WhatsAppnya, Rabu (11/08/2021), ini terjadi karena beberapa sektor kegunaan anggaran yang sebelumnya sudah di alokasikan, namun harus di recofusing untuk penanganan COVID-19 di kabupaten Batu Bara.
“Kita pusing, karena recofusing T.A 2020 itu dimana-mana dan kalau nggak salah nilai untuk menangani COVID-19 saja 80-90 Miliyar selama satu (1) tahun,“ sebut Adam.
Lanjut Pemerhati Kebijakan Publik Batu Bara M Adam Malik SSos mengatakan, jika 80-90 Miliyar itu harusnya tidak membuat Pemerintah kabupaten (Pemkab) Batu Bara pusing kegunaan APBD segitu sangatlah wajar atau bahkan masih dinilai minim dalam menangani COVID-19 di Batu Bara karena Pandemi COVID-19 segera berakhir.
“Kita melihat perubahan postur APBN 2020 lalu di bulan April melalui Permenkeu 35 Tahun 2020 tentang pengelolaan transper pusat ke daerah memang ada perubahan, namun tak signifikan, apa lagi setelah Permenkeu 38 soal kebijakan keuangan negara dalam menghadapi COVID-19 keluar di rentang bulan April juga Tahun 2020 dan recofusing80-90 Milyar tak terlalu seberapa,“ ujar Adam.
Bicara soal APBD T.A 2020 dalam Paripurna DPRD (06/08/2021) saat menyampaikan KUA-PPAS P-APBD 2021 menjelaskan, pada tahun 2020 Pertumbuhan Ekonomi kabupaten Batu Bara jika di bandingkan tahun sebelumnya tumbuh 0.31 % (Minus Nol Koma 31 %) mengalami Kontraksi akibat Pandemi COVID-19.
Berdasarkan pendekatan produksi, pertumbuhan tertinggi di capai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 7.74 % (Tujuh koma tujuh puluh empat persen). Persen diikuti oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 5.53% (Lima koma lima puluh tiga persen).
Dan beberapa lapangan usaha mengalami kontraksi antara lain lapangan usaha penyediaan Akomodasi dan makan minum sebesar 5.75 % (Minus lima koma tujuh puluh lima persen) dan lapangan usaha kontruksi sebesar 4.41 (Minus empat koma empat puluh satu persen), terang Adam.
Pertumbuhan ekonomi yang minus tersebut menjadi perhatian khusus, bahwa Pemkab Batu Bara harus mengambil kebijakan agar perputaran uang di Batu Bara tetap dalam performa terbaik.
“Kita harus membuat uang di Batu Bara ini berputar dari masyarakat Batu Bara ya kembali ke masyarakat Batu Bara, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa maksimal lah, jangan sebaliknya hasil dari Batu Bara dibawa ke daerah lain dan di belanjakan di daerah lain. Saya rasa itu simpel dan bisa membantu ekonomi rakyat ke depan,“ ungkap Adam.
Pemkab Batu Bara harus mampu prioritas kan 2020 tak akan jauh berbeda dengan prioritas 2021 yaitu, Kesehatan, Jaringan Pengaman Sosial (JPS) dan Pertumbuhan ekonomi, pinta nya.
Soal recofusing 2021, Adam menyarankan, agar Birokrat atau OPD kabupaten Batu Bara jangan menjadikan COVID-19 sebagai alasan kepada Publik seperti tahun 2020, seolah-olah Nilai Triliunan saja yang digunakan untuk Pandemi COVID-19.
Tegas Adam, bahwa COVID-19 ini harus kita antisipasi, nilai 80-90 Milyar itu tidak banyak untuk kegunaan operasional Satgas COVID-19 di kabupaten Batu Bara. “Namun, riuhnya perkataan OPD yang ada seolah seperti APBD itu habis untuk penanganan COVID-19, pada hal saya rasa masih minim, kita jangan keliru soal COVID-19 dan ini ancaman serius bagi negara dan kesehatan rakyat.
Lebih lanjut di jelaskan Adam, bahwa APBD Pemkab Batu Bara T.A 2020 dan Realisasinya bisa di bandingkan dengan APBD T.A 2019 dan Realisasinya melalui Website djpk.kemenkeu.com.
Komparasinya itu kita lihat di Kementerian Keuangan, APBD T.A 2019 sebesar 1.140.595.000.000 (100 %) dan untuk realisasinya 1.192.716.072.756.00 (104,57 %), kita bandingkan dengan APBD T.A 2020 sebesar 1.257.910.798.802 (100 %) dan realisasinya sebesar 1.356.120.136.253.00 (110 %) artinya bahwa ada eskalasi, sehingga prioritas anggaran penanganan COVID-19 bisa di tambah,“ ungkap Adam.
Dia mengatakan, bahwa APBD T.A 2020 sebesar 1.257.910.798.802.00 yang bersumber dari PAD saja 175.914.281.740.00, kemudian dari Dana Perimbangan sebesar 828.060.126.000.00. Namun Adam menyayangkan banyaknya ucapan OPD yang mengatakan, realisasi penanganan COVID-19 Pemkab Batu Bara dengan alokasi 80 Milyar saja sudah merasa pusing.
“Yang membuat pusing itu bukan angka recofusingnya, tapi belanja pengeluaran yang tak terlalu penting itu yang membuat pusing, seperti Belanja Tidak Langsung T.A 2020 saja sebesar 701.757.844.342.00 terdiri dari belanja pegawai, bunga dan lain-lain,“ tandas Pemerhati Kebijakan Publik Batu Bara M Adam Malik SSos.
Reporter : Erwin
Editor : Diko