Dinilai Gagal Atasi Banjir dan Tender Proyek, Desakan Pencopotan Plt Dinas PUPR Langkat Terus Bergejolak
Foto : Aktivis yang juga
merupakan mantan Ketua PMII
Langkat periode tahun 2014-2015, Hidayat Syahputra.
DikoNews7 -
Desakan agar dicopotnya Plt Kadis PUPR Langkat, Khairul Azmi terus bergejolak. Hal ini juga disampaikan oleh aktivis pemuda yang juga merupakan mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Langkat periode tahun 2014-2015, Hidayat Syahputra.
"Saya mendesak agar Plt Bupati Langkat, Syah Afandin segera memberhentikan Plt Kadis PUPR, Khairul Azmi. Karena pencopotan ini, sebagai contoh atau efek jera agar pimpinan OPD di Langkat dapat tanggap dan menjalani tugasnya dengan baik," ujar Hidayat, Senin (28/11/2022).
Lanjut Hidayat, apa yang dilakukan Azmi membuat Kabupaten Langkat ini tidak kondusif. Hal ini dapat dilihat dengan viral dan beredarnya video beberapa wakktu yang lalu, terkait tender proyek berjalan kisruh dan nyaris adu jotos.
Tak hanya itu Hidayat menambahkan, terkait banjir yang kerap melanda Kabupaten Langkat belakangan ini, yang juga semestinya menjadi perhatian khusus Dinas PUPR Langkat.
"Karena buruknya drainase, dan pintu waduk yang tak berfungsi dengan baik, seharusnya menjadi perhatian khusus Dinas PUPR Langkat untuk mengatasi banjir," ujar Hidayat.
"Maka dari itu, kami meminta Plt Bupati Langkat untuk segera mungkin mencopot Plt Kadis PUPR Langkat, Khairul Azmi, yang dinilai tak berkompeten," tegasnya.
Dikabarkan sebelumnya, Plt Bupati Langkat, Syah Afandin angkat bicara dan mengatakan, pada saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat tengah mengevaluasi para Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Jadi bukan hanya Dinas PUPR, semua dinas saat ini sedang kita evaluasi, mana yang benar bekerja, mana yang tidak," ujar Afandin, Sabtu (26/11/2022).
Lanjut Afandin, hal ini dilakukan agar semua kepala OPD dan jajarannya di Pemkab Langkat bekerja sesuai yang diharapkan.
"Ini dilakukan agar semua OPD bekerja sesuai yang diharapkan. Namun jika memang ada OPD yang kerjaannya bagus, kita pun tidak bisa menutup mata," Ujar pria yang kerap disapa Bang Ondim.
Sementara itu anggota DPRD Kabupaten Langkat, Kornel Sembiring mendesak Plt Bupati Syah Afandin segera mencopot Plt Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Khairul Azmi.
Kornel menilai Plt Kadis PUPR, Khairul Azmi dinilai tak layak dan kompeten dalam melakukan pekerjaan-nya sebagai Plt Kadis PUPR.
Tak hanya itu, Azmi tidak punya kemampuan teknis untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kabupaten Langkat dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
"Khairul Azmi selaku Plt Kadis PUPR Langkat terlihat tidak memahami fungsi dan tugasnya sebagai penyelenggara urusan Pemkab Langkat di bidang PUPR. Hal ini apakah karena dia tidak mempunyai dasar keteknisan dalam pekerjaan umum, yang sama kita ketahui dia tidak memiliki pendidikan teknis sesuai dengan jabatannya di Dinas PUPR Langkat," ucap Kornel, Sabtu (26/11/2022).
Lanjut Kornel, ia menyoroti kinerja Plt Kadis PUPR tersebut banyaknya hal yang memicu pertanyaan di dalam pekerjaan yang sedang berlangsung di tahun anggaran 2022 ini.
"Kita soroti bahwa berbagai persoalan yang menyangkut pekerjaan dilapangan dan telah menjadi pemberitaan di berbagai media, diantaranya seperti kericuhan yang terjadi dalam pelaksanaan proses tender kemarin. Adanya pelaksanaan pekerjaaan yang disebut sebut sebagai proyek siluman dalam tanda kutip. Tidak transparan, tidak dilengkapi plang informasi pekerjaan proyek yang seharusnya terpampang, agar masyarakat luas mengetahui informasi pekerjaan yang sedang berlangsung bersumber dari uang rakyat atau APBD Langkat tahun 2022 dan lainnya," ujar politisi dari Partai Perindo ini.
Menurut Kornel, hal ini menandakan bahwa Khairul Azmi tidak mampu bertindak dalam tugas sebagai orang yang dipercaya Plt Bupati Langkat, Syah Afandin untuk memimpin Dinas PUPR.
"Untuk itu kita meminta kepada Plt Bupati Langkat untuk segera mencopot Azmi dari jabatannya sebagai pemimpin di Dinas PUPR itu. Pak Plt harus segera menempatkan figur yang layak dan berkompetensi di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, agar hal yang tidak pada tempatnya tidak berimbas pada kinerja Plt Bupati Langkat," tutup Kornel. (*)