Bupati Deli Serdang Hadiri Penyerahan DIPA K/L dan TKDD
Sabtu, 03 Desember 2022
Foto : Bupati Deli Serdang, H Ashari Tambunan (kiri).
DikoNews7 -
Bupati Deli Serdang, H Ashari Tambunan menghadiri penyerahan Daftar
Isian PelaksanaAnggaran (DIPA) K/L dan TKDD di Aula Tengku Rizal Nurdin,
Jalan Sudirman, No.41, Medan, Jumat (2/12/2022).
Gubernur
Sumatera Utara (Gubsu), H Edy Rahmayadi menjelaskan DIPA dan Dana
Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Sumatera Utara (Sumut) tahun 2023
meningkat Rp3,83 triliun menjadi Rp63,60 triliun, dibanding tahun 2022
Rp59,77 triliun.
Jumlah tersebut terdiri atas Dana TKD Rp41,55 triliun dan DIPA Kementerian/Lembaga Rp22,05 triliun.
Gubernur
menekankan, sesuai instruksi Presiden RI Jokowi, ada enam fokus
kegiatan tahun 2023 yang harus menjadi perhatian Bupati/Walikota dalam
penggunaan TKD 2023.
Yaitu
penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), akselerasi reformasi
sistem perlindungan sosial, melanjutkan pembangunan infrastruktur,
infrastruktur untuk sentra ekonomi baru, revitalisasi industri dan
reformasi birokrasi.
"Pengembangan
SDM itu yang pertama, kita jabarkan ada enam sektor untuk
pengembangannya yaitu sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan,
pertanian, pariwisata dan sektor produktif lainnya. Jadi tolong
bupati/walikota tolong perhatikan ini termasuk fokus reformasi,
infrastruktur dan lainnya," kata Gubernur.
Dana
TKD 2023 Sumut kemudian dialokasikan untuk Dana Alokasi Umum (DAU)
sebesar Rp23,98 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik Rp7,86
triliun, Dana Desa Rp4,45 triliun, DAK Fisik Rp3,18 triliun, Dana Bagi
Hasil Rp1,75 triliun dan Dana Insentif Daerah (DID) Rp135,94 miliar.
Sedangkan untuk kementerian dan lembaga alokasi belanja pegawai sebesar
Rp9,14 triliun, belanja barang Rp8,14 triliun, belanja modal Rp4,71
triliun dan belanja bantuan sosial Rp56,97 miliar.
"Saya
minta kepada bupati/walikota serta kementerian dan lembaga untuk
mempercepat realisasi anggarannya biar ekonomi kita cepat tumbuh, jangan
ditumpuk di bank. Saya minta tanggal 2 Januari (2023) sudah running,
belum lagi pengesahan APBD di DPRD bapak masing-masing, kita harus cepat
apalagi tahun depan diprediksikan akan sulit," sebut Gubernur.
Menurut
Plt Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumut, Heru P
Nugroho, ada empat permasalahan percepatan belanja Pemerintah Daerah
(Pemda) tahun 2022.
Antara
lain, lambatnya pengesahan APBD, penetapan pejabat perbendaharaan,
rencana umum pengadaan barang dan jasa terlambat disusun dan proses
pengadaan barang dan jasa terlambat dilakukan.
"Ini
yang perlu kita perhatikan di 2023 untuk akselerasi implementasi dan
kualitas anggaran, laksanakan segera di awal tahun, agar masyarakat
langsung bisa merasakan dampaknya," kata Heru P Nugroho.
Hadir
pada acara penyerahan DIPA dan TKD Sumut antara lain Pangdam I/BB
Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra
Simanjuntak, Sekdaprov Sumut Arief S Trinugroho, serta unsur Forkopimda
lainnya. Hadir juga Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumut Eydu Oktain
Panjaitan, bupati/walikota se-Sumut, serta OPD terkait.
Turut
mendampingi Bupati, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Deli Serdang, Dr
Ir Remus Hasiholan Pardede MSi bersama Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset (BPKA), Baginda Thomas Harahap SH, dan lainnya. (*)