Plt Bupati Langkat Syah Afandin Terima Kunker Komisi VIII DPR RI
DikoNews7 -
Plt.Bupati Langkat H.Syah Afandin,SH menerima Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Stabat, Sumut. Jum'at (17/02/2023).
Ketua TIM Kunjungan DPR RI H.Marwan Dasopang mengatakan, "Kami melakukan kunker resist di 3 tempat dan dilakukan semala 3 hari, hari pertama di Sumatera Utara yakni tepatnya Kabupaten langkat, yang ke dua di Balik Papan Kalimantan Timur dan ke tiga Labuan Bajo NTT .
Alhamdulillah telah menyelesaikan dengan baik dan berbicara dengan berbagai kementerian dan juga lembaga-lembaga, selain Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada lembaga-lembaga lain yang sangat strategis, yaitu badan pengelola keuangan haji
Komisi VIII DPR RI sudah melakukan berbagai diskusi terutama di dalam penetapan APBN tahun 2023 di bidang kementerian agama dan juga hal yang sama di kementerian sosial.
Di bidang sosial berjalan dengan baik. Komisi 8 mendorong untuk mencoba memberikan mengeluarkan bantuan pkh menjadi orang yg bisa tidak membutuhkan bantuan. Jika punya 10 juta penerima, mencoba memberikan bantuan rumah layak huni atau rumah sejahtera terpadu. Kalau masyarakat sudah di bantu rumah belum otomatis keluar dari kemiskinan. Paling tidak kita target kan mulai 1 periode, minimal telah keluar 1 juta penduduk dari bantuan pkh.
Di bidang bencana, lanjutnya, baru dikejutkan negara lain turki dan suria. Maka karena itu alam yg tidak bisa di lawan itu harus bisa antisipasi. Maka dari itu bidang bencana ingin menggeser masyarakat untuk melakukan Antisipasi atau pengetahuan sejak dini tentang pengetahuan bencana. Maka dari itu saya berharap bidang bencana bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat.
Biaya haji 90,8 juta, dari situ menjadi tanggung jawab jamaah untuk membayar 49,8 juta sudah maksimal dari biaya pemerintah. Pemerintah mengusulkan 69,88 juta untuk biaya haji. DPR dan pemerintah melakukan kajian maka bisa di tetap menjadi 90,8 juta. Tahun lalu 98,2 sekian sekarang sudah 90,8. Kewajiban jamaah menjadi naik dari 39 menjadi 49,8 juta. Bantuan manfaat lebih besar dibandingkan yang di bayarkan jamaah besarnya 55 berbanding 45 maka kewajiban jamaah lebih besar. Adakah yang bisa menjadi batal dan rumit. Maka dengan rapat ini bisa di luruskan Bagaimana tarif haji ini. Maka nanti bapak bupati, kemenag, akan membuat sosialisasi untuk haji.
Pergeseran sikap di masyarakat harus menjadi perhatian, terhadap perlakuan wanita dan anak. Sudah marak terjadi di lingkungan sekitar tentang pelecehan, bahkan tidak ada tempat yang terhindar dari maraknya pelecehan yang terjadi. Selain untuk melindungi institusi untuk melindungi anak-anak kita. Terang Marwan Dasopang.
Syah Afandin, menyampaikan bahwa sebelumnya sudah ada kunker DPR RI ke kabupaten Langkat yang terjalin, pertama ada dari Komisi 2 DPR RI kemudian kemarin ada komisi 9 dan hari ini Alhamdulillah komisi 8 yang hadir.
"Kalau sudah anggota DPR datang berkah ini udah kami siapkan tadi makanya kalau abang tengok ada yang naik ke atas aku tanya sama orang nih apalagi mau kita usulkan cepat sedikit supaya bapak-bapak ini datang ada manfaatnya. Agar kedatangan bapak-bapak ini tidak sekedar berkunjung aja serta mau menyerap aspirasi dari masyarakat kabupaten Langkat." ucap Syah Afandin.
Lebih lanjut dikatakannya. Bapak Ibu sekalian, saya perlu menyampaikan bahwa banyak usulan yang sangat kami harapkan untuk bisa disampaikan pada Bapak/ ibu DPR RI, ada rumah Sejahtera terpadu saya nggak tahu apakah memang program rumah ini sudah berjalan atau belum? Kalau belum. harapan kami kalau bisa langkah usulan, kita berharap karena di sini jumlah penduduknya banyak, tentu permintaannya juga banyak paling tidak 2000 unit bisa ditempatkan di Kabupaten Langkat.
Kemudian kita berharap ada kartu Indonesia sehat (KIS) dengan jumlah penduduk yang saya sudah sampaikan tadi. Kami berharap adanya kartu Indonesia sehat ( KIS ) 200 ribu. Kami mengucapkan terima kasih karena di langkat sudah menerima kurang lebih 420.000 jiwa tapi kalau kita hitung persentasi itu masih sekitar 30% dari jumlah penduduk maka kami berharap agar ada penambahan lagi sekitar 200 ribu, ucapnya.
Syah Afandi, juga menyampaikan untuk pendamping Pkh, dikasih modal untuk usaha ya kalau boleh dapat orang itu modal ini kan bisa untuk mengembangkan usaha nanti kalau dia maju bisa mandiri enggak usah dikasih gaji pun enggak apa-apa asal modalnya dikasih. jadi para pendamping pkh udah saya tanya, jika mereka dikasih modal untuk usaha mereka tidak di gaji juga tidak apa-apa . Ungkapnya
Turut hadir dalam kegiatan ini, H.Marwan Dasopang Ketua TIM Anggota DPR RI Fraksi PKB (Sumut II), MY Esty Wijayati Anggota DPR RI Fraksi PDI (DIY), I Komang Koheri, SE Anggota DPR RI Fraksi PDI (Lampung) , M.Saleh, SE Anggota DPR RI Fraksi PG (Bengkulu), Drs.Hasan Basri Agus, MM Anggota DPR RI Fraksi PG (Jambi), Dra.Hj.Idah Syahidah Rusli Habibie,MH Anggota DPR RI Fraksi PG (Gorontalo), M.Husni, SE Anggota DPR RI Fraksi Gerindra (Sumut I), Dra.Delmeria Anggota DPR RI Fraksi Nasdem (Sumut II), H.Maman Imanul Haq Anggota DPR RI Fraksi PKB (Jabar IX), Dr.Ir.H.Nanang Samodra, KA, M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Demokrat (NTB II), K.H.Buchory Yusuf,Lc, MA, Anggota badan pelaksana BPKH Harry Alexander, Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos RI Drs.Edi Suharto, M.Sc,PHD, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementrian Agama RI Prof.Dr.H.H.Iman Latif, MA, PHd. Sekda Langkat Amril,S.Sos,MAP, Kepala BPKAD Drs. M. Iskandarsyah., Kadis Kominfo H. Syahmadi, S.Sos, M.SP., Kadis Sosial Taufiq Rieza,S.STP, Kadis PPKB dan PPA dr.Sadikun Winanto, Kakan Kemenag serat tamu undangan yang hadir.
Reporter : Kurnia02