Demo Gen Z Antarkan Sushila Karki Jadi PM Perempuan Pertama Nepal
DikoNews7 -
Demonstrasi besar-besaran melanda Nepal awal September ini, setelah pemerintah melarang sejumlah media sosial populer. Kemarahan Generasi Z (Gen Z) segera menjelma menjadi gerakan yang sekaligus menentang korupsi dan pengangguran.
Ribuan orang turun ke jalan membawa spanduk dan meneriakkan slogan, yang menurut Reuters salah satunya berbunyi, "Shut down corruption and not social media."
Bentrokan tidak terhindarkan. Aparat keamanan menembakkan peluru tajam, melepaskan gas air mata, dan memukul dengan pentungan, sementara massa merobohkan barikade, menjarah toko, lalu membakar kantor pemerintah dan rumah pejabat.
Amarah massa menjalar hingga ke Istana Singha Durbar—pusat pemerintahan Nepal yang ikut terbakar, serta menimbulkan kerusakan di sejumlah bandara dan gedung stasiun televisi.
Melansir AP, hingga Jumat (12/9/2025), demo Gen Z Nepal telah menew
Pemimpin Baru Lahir dari Forum Digital
Di tengah kevakuman, sebuah ruang baru lahir. Para aktivis beralih ke Discord, aplikasi obrolan grup asal Amerika Serikat (AS).
Di sana, sebuah server Discord dengan lebih dari 145.000 anggota, yang dikelola organisasi sipil Hami Nepal dan diikuti banyak peserta protes, menjelma menjadi forum politik digital. Berhari-hari mereka berdebat, melontarkan argumen, lalu menggelar jajak pendapat.
Dari proses itu, satu nama muncul sebagai favorit: Sushila Karki, mantan ketua Mahkamah Agung Nepal yang dikenal tegas melawan korupsi.
Konsensus pun tercapai. Mengutip Independent, Presiden Ram Chandra Poudel, Panglima Angkatan Darat Jenderal Ashok Raj Sigdel, dan perwakilan gerakan demo Gen-Z menyetujui pengangkatan Karki.
Dalam sebuah upacara sederhana di kediaman presiden, yang disiarkan televisi nasional pada Jumat, perempuan berusia 73 tahun itu dilantik sebagai perdana menteri sementara, perempuan pertama dalam sejarah Nepal yang memegang jabatan tersebut.
"Parlemen Nepal saat ini adalah Discord," kata Sid Ghimiri, pembuat konten berusia 23 tahun, seperti dikutip New York Times.
Jejak Perlawanan dan Kepemimpinan Karki
Karki bukan sosok baru di panggung publik Nepal. Saat menjabat sebagai ketua Mahkamah Agung pada 2016–2017, dia menangani sejumlah perkara penting, termasuk menjatuhkan vonis korupsi terhadap menteri informasi dan komunikasi saat itu, Jaya Prakash Prasad Gupta.
Dia juga memimpin putusan yang membatalkan penunjukan kepala kepolisian oleh pemerintah.
Langkah-langkah tegas itu membuatnya dijadikan target politik. Kurang dari setahun setelah dikukuhkan sebagai hakim tetap, legislator dari Partai Kongres Nepal dan Partai Komunis Nepal (CPN) mengajukan mosi pemakzulan dengan tuduhan keberpihakan, terutama terkait keputusan soal kepala kepolisian.
Mosi itu sempat membuat Karki diskors, sementara kepala lembaga antikorupsi juga didiskualifikasi.
Namun publik bereaksi keras, turun ke jalan membela independensi peradilan. Tekanan massa akhirnya membuat Mahkamah Agung menghentikan proses dan mosi pemakzulan ditarik kembali.
Kini, beberapa tahun setelah gejolak itu, Karki kembali dipercaya memegang tampuk kepemimpinan. Atas rekomendasinya, Presiden Poudel membubarkan parlemen dan menetapkan 5 Maret 2026 sebagai tanggal pemilu umum berikutnya.
Perjalanan hidup Karki dekat dengan sejarah perjuangan rakyat Nepal. Bersama suaminya, Durga Prasad Subedi, dia terlibat dalam gerakan 1990-an yang mengakhiri monarki absolut dan menumbangkan sistem panchayat, yakni sistem politik tanpa partai yang menempatkan kekuasaan mutlak di tangan raja.
Keduanya pernah merasakan penjara. Karki kemudian menuliskan pengalamannya dalam novel Kara.
Sementara itu, suaminya, Durga Prasad Subedi yang saat itu merupakan pemimpin muda Partai Kongres Nepal dipenjara atas dugaan keterlibatannya dalam pembajakan pesawat Royal Nepal Airlines yang, menurut sejumlah laporan media, dilakukan untuk mendanai perjuangan bersenjata melawan monarki.
Penunjukan Karki sebagai perdana menteri sementara menandai lahirnya babak baru politik Nepal, setelah gelombang anti-korupsi yang dipimpin generasi muda memaksa Oli mundur. Perlahan, tanda-tanda normalitas mulai kembali.
Polisi kembali berpatroli di Lembah Kathmandu, sementara Mahkamah Agung dan bank-bank di ibu kota dijadwalkan dibuka kembali secara bertahap setelah mengalami kerusakan akibat protes.