Peringatan Hari Tani Nasional, Petani di Pati Demo Protes Pegunungan Kendeng Rusak & Marak Tambang Liar
DikoNews7 -
Masyarakat Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah di wilayah selatan memprotes keberadaan 17 lokasi tambang ilegal di Pegunungan Kendeng Utara.
Ironisnya, munculnya belasan tambang tanpa izin ini terkesan dibiarkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wilayah Kendeng Muria (ESDM) Jawa Tengah.
Aksi protes ini disuarakan oleh ratusan warga dan petani yang tinggal di lereng Pegunungan Kendeng. Sebab jika penambangan liar itu terus dibiarkan dan tidak segera dihentikan, dikhawatirkan membuat lingkungan Kendeng rusak.
Ungkapan kekecewaan ini diluapkan warga, saat berunjuk rasa di depan kantor Bupati Pati dan gedung DPRD Pati pada Rabu 24 September 2025.
Aksi demo kali ini juga sebagai peringatan Hari Tani Nasional 2025 yang bertepatan tanggal 24 September.
Dari pantauan Liputan6.com di lokasi unjuk rasa, massa yang tergabung dalam Petani Pundenrejo dan Serikat Petani Pati ini, tiba di Alun-Alun Pati pada pukul 09.30 WIB. Mereka datang menumpang belasan truk dengan kawalan ketat aparat gabungan.
Setiba di Alun-alun Pati, massa berjalan kaki menuju depan kantor DPRD Pati. Mereka juga membentangkan poster dengan berbagai tulisan yang mengecam aksi perusakan alam.
Di antaranya Sawah Habis di Negeri Agraris Sibuk Menambang Lupa Berkebun, Kami Berharap Pemerintah Konsisten Mengembalikan Fungsi Lahan untuk Keberlangsungan Hidup, Kami Ingin Oksigen Gratis Bukan Debu Tambang yang Tragis'.
Massa juga menampilkan aksi teatrikal yang menggambarkan kekecewaan mereka terkait rusaknya alam Pegunungan Kendeng. Sejumlah orator pun bergantian melakukan orasi terkait tuntutan mereka.
Jumadi salah seorang orator yang berpakaian kostum tokoh Semar mengatakan, kedatangan para petani kali ini untuk mengungkapkan permasalahan lahan yang biasa digunakan menanam padi dan jagung namun kini dipakai untuk penambangan.
"Saat ini, kami menuntut para penguasa di Kabupaten Pati, kalau bisa ayo menggalakkan para petani, menyuburkan para petani, jalur irigasi agar di normalisasi, tambang – tambang di Pegunungan Kendeng diberhentikan," ujar Jumadi.
Massa Lakukan Brokohan
Jika para pejabat di Kabupaten Pati ingin tenteram, kata Jumadi, untuk tidak menyuarakan suatu hal (kebijakan) yang berpotensi merusak alam. Sebab, keberadaan para petani selama ini telah membantu kehidupan para pejabat dan masyarakat.
Tidak hanya berorasi, massa yang mayoritas kalangan ibu ibu juga melakukan brokohan (makan bersama) nasi tumpeng yang mereka bawa dari rumah. Aksi brokohan ini dilakukan di ruas jalan depan kantor DPRD Pati.
Sementara itu, Koordinator JMPKK Gunretno mengaku bahwa aksi kali ini merupakan bentuk protes dan kekecewaan adanya keberadaan 17 tambang ilegal di Pegunungan Kendeng.
Padahal, kata Gunretno, pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wilayah Kendeng Muria (ESDM) menyebutkan hanya ada 4 titik tambang yang mengantongi izin penambangan di wilayah pegunungan karst terbesar di Indonesia itu.
"Ada sebanyak 17 ada titik tambang ilegal atau tidak berizin. Dari ESDM menyatakan ada 4, kami ingin bukti seberapa jauh empat tambang yang telah berizin itu," ucap Gunretno.
Menurut Gunretno, ada banyak item persyaratan yang harus dipenuhi bagi usaha penambangan. Sebab jika persyaratan itu tidak dipenuhi, berarti tambang itu perlu ditindak.
"Keberadaan tambang ilegal ini menyebabkan dampak bencana alam. Diantaranya tanah longsor yang terjadi beberapa waktu lalu di Pegunungan Kendeng wilayah Kecamatan Sukolilo," ungkap Gunretno.
Massa Temui Bupati Pati
Usai berorasi menyuarakan kekecewaan mereka, sejumlah perwakilan massa diterima audiensi dengan Bupati Pati Sudewo.
Bupati Sudewo yang kini tengah dililit pusaran kasus dugaan korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga menghadapi Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati, menerima perwakilan massa untuk beraudiensi.
Audiensi yang berlangsung di ruang Kantor Bupati Pati ini, dipimpin tokoh masyarakat Kendeng, Gunretno yang hadir bersama rekan-rekannya untuk menyampaikan aspirasinya kepada Bupati.
Yakni terkait upaya pelestarian lingkungan dan penolakan aktivitas pertambangan di kawasan Kendeng.
Saat beraudiensi dengan perwakilan massa, Bupati Sudewo juga didampingi oleh Asisten I dan II Sekda Kabupaten Pati, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta perwakilan Komisi B DPRD Pati.
Pertemuan itu berlangsung dengan suasana penuh keterbukaan, di mana masukan dari petani Kendeng dan Pundenrejo diterima secara langsung oleh Bupati Pati.
"Saya telah menerima dari organisasi Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) yang dipimpin Pak Gunretno bersama kawan-kawan. Ada masukan yang sangat bagus dan saya sangat setuju," ucap Sudewo.
Masukan Diterima
Menurut Sudewo, masukan pertama yakni menghijaukan kembali Pegunungan Kendeng untuk bisa berfungsi sebagai konservasi air. Sehingga tidak ada lagi banjir dan mata air di Pegunungan Kendeng terus mengalir.
Sudewo menyatakan penolakannya terhadap keberadaan industri ekstraktif yang merusak lingkungan di Pegunungan Kendeng.
"Saya setuju tidak akan merekomendasi izin tambang lagi di wilayah Gunung Kendeng dan bagi tambang yang ilegal itu harus ditertibkan. Saya juga tidak merekomendasi berdirinya pabrik semen, jadi itu intinya," ucap dia.
Terkait persoalan yang melibatkan warga Pundenrejo, Sudewo telah meminta Asisten I untuk melakukan kajian hukum secara mendalam.
"Intinya saya sependapat dan mendukung warga Pundenrejo, tapi kajian hukumnya harus didalami," pungkas Sudewo. ***