Terkait BKK Pojok Baca Digital Desa, AMPERA Akan Gelar Aksi Demo, Desak Kejari Batu Bara
DikoNews7 -
Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kabupaten Batu Bara (AMPERA) akan kembali menggelar aksi demo sebagai bentuk tekanan terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Bara terkait Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pojok Baca Digital Desa.
Hal ini diungkapkan Koordinator AMPERA, Ahmad Fatih Sultan kepada media di Teras Coffe Simpang Dolok, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Batu Bara, Jum'at (30/01/2026).
Aksi tersebut digelar sebagai respon atas dugaan kebijakan BKK yang di nilai bermasalah sejak perencanaan, karena mengunci bentuk kegiatan secara seragam, lanjutnya.
Di sisi lain, dalam pelaksanaannya di kerjakan oleh satu perusahaan di seluruh desa se-Kabupaten Batu Bara. Dan ini telah menempatkan desa dalam posisi paling rentan menghadapi resiko hukum pasca kegiatan.
Di tegaskan Sultan, kegiatan Pojok Baca Digital Desa boleh saja selesai, tetapi tanggung jawab kebijakannya belum selesai. Karena itu kami akan turun ke jalan untuk memastikan desa tidak dijadikan korban kebijakan Kabupaten.
Dia mengatakan, dalam aksi demo nanti AMPERA akan mendesak Kejari Batu Bara untuk segera melakukan pendalaman hukum secara menyeluruh berkaitan dengan BKK Pojok Baca Digital Desa dengan fokus pada proses perumusan kebijakan, bukan semata-mata pada Pemerintah Desa (Pemdes) sebagai pelaksana teknis.
Penegakan hukum yang hanya menyasar desa adalah bentuk ke tidak adilan struktural, dan Desa tidak memiliki kewenangan menentukan desain kegiatan maupun penyedia, namun justru berpotensi menanggung seluruh konsekuensi hukum, sebut Sultan.
Selain itu, AMPERA juga akan menuntut Pemkab Batu Bara secara terbuka untuk mengeluarkan jaminan tertulis perlindungan hukum bagi pemerintah desa atas pelaksanaan BKK Pojok Baca Digital Desa.
Menurut Sultan, tanpa jaminan tersebut Pemkab Batu Bara di nilai membiarkan desa menghadapi risiko hukum sendirian.
Dan Pemkab Batu Bara harus berani bertanggung jawab secara tertulis, jangan berlindung di balik Desa.
Lebih lanjut Koordinator AMPERA, Sultan memastikan aksi yang akan digelar bersifat damai dan konstitusional, serta telah dipersiapkan sebagai bagian dari tekanan moral dan politik agar penegakan hukum dan kebijakan daerah berjalan adil.
"Aksi ini bukan yang terakhir, tekanan publik akan terus dilakukan sampai ada kejelasan tanggung jawab kebijakan, perlindungan hukum bagi desa, dan komitmen penegakan hukum yang tidak tebang pilih," harapnya.
Desa bukan tameng, bukan korban, jika kebijakan di buat di kabupaten, maka pertanggung jawabannya juga harus di kabupaten, tandas Sultan.
Reporter : Erwin.