Pembangunan Gedung KMP Tinggalkan Duka Mendalam Bagi Warga Yang Tergusur
DikoNews7 -
Pembangunan Koperasi Merah Putih (KMP) di Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Batu Bara, akhirnya tetap di laksanakan.
Lokasi kini sudah disiapkan. Namun di balik itu, ada warga yang tergusur. Jadi ini bukan soal lokasi milik negara yang kebetulan dipakai oleh warga.
Ini tentang kehidupan, masih di pakai, dan masih menjadi tempat tinggal warga. Pemanfaatan lahan tersebut untuk pembangunan gedung KMP, hingga bangunan warga dibongkar.
Masalah seperti ini mungkin terlihat biasa, namun bagi warga yang tergusur hal ini sangat luar biasa.
Warga korban penggusuran pada dasarnya menolak, seharusnya, kalau memang ada program pembangunan gedung KMP, siapkan dulu tempat pengganti yang layak.
Bukan harus dipaksakan tempat tinggal mereka dibongkar demi kepentingan pribadi di atas penderitaan warga.
Pemerintah daerah maupun pusat diharapkan segera mengganti bangunan warga yang dibongkar untuk pembangunan gedung KMP tersebut.
Proyek pembangunan gedung KMP berlokasi di Jalan Pendidikan Lingkungan IV Kelurahan Labuhan Ruku mulai terlihat secara fisik, tetapi rumah warga yang dibongkar tak kunjung diganti.
Kalau memakai logika, seharusnya siapkan tempat tinggal korban penggusuran, baru dibangun gedung KMP tersebut.
Tapi rupanya dalam kepentingan pribadi maupun jabatan, urutannya jalan dulu, beresnya nanti.
Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sendiri bukan program sembarangan.
Program ini lahir dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih.
Tujuannya juga terdengar bagus, memperkuat ekonomi desa, membantu distribusi sembako, mendukung pangan, membuka akses simpan pinjam, menyediakan gudang, klinik, apotek, hingga menampung hasil pertanian masyarakat.
Secara gagasan, program ini memang menarik. Desa butuh koperasi yang kuat. Petani butuh tempat menjual hasil panen dengan lebih adil.
Masalahnya, program yang bagus tetap bisa terlihat buruk kalau pelaksanaannya tidak peka.
Kritik terhadap pembangunan KDKMP di lahan milik negara bukan berarti menolak.
Bukan juga anti pembangunan. Yang dipersoalkan adalah pilihan lokasinya dan urutan pelaksanaannya.
Mengapa lahan yang masih di tempati warga? Mengapa warga yang menempati lahan tersebut harus ikut menanggung dampak dari program pembangunan gedung KMP tersebut.
Pembangunan memang penting, tapi pembangunan yang sehat harus punya tata cara yang masuk akal.
Kalau ada pemukiman warga yang terdampak, maka yang pertama disiapkan seharusnya tempat pengganti warga yang rumahnya dibongkar.
Baru proyek pembangunan gedung KMP bisa berjalan tanpa menimbulkan duka bagi warga yang tergusur.
Sementara itu, tokoh pemuda Batu Bara, Illa mengatakan program berskala nasional ini di rancang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi desa atau kelurahan, menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok, mendorong penguatan produksi lokal.
Ini proyek Pemerintah, tapi tidak ada papan informasi sama sekali. Kami jadi tidak tahu dananya dari mana, siapa yang kerja dan berapa anggarannya, cetusnya.
Namun, di tengah besarnya anggaran negara yang digelontorkan untuk program tersebut, pelaksanaan di lapangan justru menuai sorotan publik.
Salah satunya pembangunan gedung gerai KMP di Kelurahan Labuhan Ruku, sehingga menimbulkan tanda tanya dan kecurigaan di tengah masyarakat, ucapnya
Pantauan media, Senin (25/05/2026) menunjukkan aktivitas pembangunan gedung KMP di Kelurahan Labuhan Ruku telah berjalan.
Akan tetapi, tidak di temukan plang proyek yang memuat informasi dasar seperti nama kegiatan, sumber anggaran, nilai dana, pelaksanan pekerjaan maupun waktu pelaksanaan.
Reporter : Erwin.
Editor : Diko.