Humas Poldasu : Penyidik Masih Kumpulkan Bahan Keterangan
Kamis, 05 September 2019
DikoNews7 | Medan -
Polda Sumut masih mengumpulkan bahan keterangan terkait laporan dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Sumut pada pengadaan alat praktek SMK Pertanian dan Otomotif senilai Rp45 miliar, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018.
Polda Sumut masih mengumpulkan bahan keterangan terkait laporan dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Sumut pada pengadaan alat praktek SMK Pertanian dan Otomotif senilai Rp45 miliar, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018.
"Penyidik Tipikor masih melakukan penyelidikan kasus tersebut. Masih lidik, masih mengumpulkan bahan keterangan," kata Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan saat dikonfirmasi wartawan. Rabu (4/9).
Karena masih dalam pengumpulan bahan keterangan (pulbaket), untuk pemeriksaan saksi-saksi dan terlapor masih menunggu hasil dari penyelidikan. Ujarnya.
Sebelumnya, mahasiswa tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Sumut dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumut, melaporkan adanya dugaan kasus korupsi itu ke Poldasu.
Namun, Kasubdit Tipikor Dit Reskrimsus Poldasu Kompol Roman, mengatakan masih akan mengecek adanya laporan itu.
Namun, Kasubdit Tipikor Dit Reskrimsus Poldasu Kompol Roman, mengatakan masih akan mengecek adanya laporan itu.
Terkait dugaan korupsi pengadaan alat praktek SMK Pertanian dan Otomotif itu, HIMMAH dan PMII juga telah melakukan aksi unjukrasa pada Agustus lalu di kantor Gubsu dan DPRD Sumut.
Ketua HIMMAH Sumut Abdul Razak Nasution mengungkapkan, ada persoalan serius, yakni bobroknya dinas pendidikan Sumut dipimpin Arsyad Lubis. Dia menilai Kadisdik Sumut tidak mampu mendongkrak kemajuan pendidikan di Sumut.
Hal senada disampaikan Ketua PMII Sumut Azlansyah Hasibuan, saat unjukrasa lalu. Dia menyebut dugaan korupsi di Disdik Sumut dalam pengadaan alat praktek SMK, kini menjadi catatan penting bagi Gubsu.
"Karena diduga kuat pengadaan alat praktek tersebut tidak sesuai spek dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) sehinga alat tersebut sampai sekarang belum bisa dipergunakan oleh sekolah SMK se Sumatera Utara. Kesalahan tersebut diduga demi untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok sehingga negara diduga dirugikan Rp45 miliar," kata Azlan.
Sebab itu, mereka meminta Gubsu bertindak cepat tentang persoalan penting tersebut.
"Kita inginkan Sumut bermartabat, ini persoalan masa depan pendidikan di Sumut," ujar Razak.
Dalam aksi itu para mahasiswa menggelar sejuta tanda tangan untuk mencopot Kadisdik Sumut
Reporter : Asen
Editor : Sapta