LSM Penjara Desak Presiden Prabowo Evaluasi PLN, Usulkan Pengelolaan Diserahkan ke Swasta
DikoNews7 -
Pemadaman listrik selama dua hari berturut-turut di kawasan Pasar 3 dan Pasar 4, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, memicu kemarahan warga.
Warga menilai tindakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak manusiawi karena dilakukan tanpa pemberitahuan dan menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu.
Selama dua hari pemadaman, ribuan rumah di kawasan tersebut menghadapi kesulitan. Mulai dari rumah tergenang banjir, anak-anak yang kesulitan belajar di malam hari, hingga kebutuhan pokok seperti menanak nasi tidak dapat dipenuhi karena seluruh alat masak rumahan kini bergantung pada listrik.
“Lengkap sudah penderitaan ini. Lantai rumah tergenang banjir, anak sekolah tak bisa belajar malam, kami pun terancam kelaparan karena tak bisa memasak nasi karena sekarang rumah menggunakan rice cooker,” ungkap warga, Bu Nur (56), Jumat (28/11/2025).
Ironisnya, di tengah beban masyarakat akibat pemadaman mendadak, PLN tetap menerapkan aturan ketat terkait keterlambatan pembayaran listrik. Warga menganggap hal ini tidak sejalan dengan buruknya kualitas pelayanan.
Ketua PAC LSM Penjara Kecamatan Medan Deli, Abdul Rahim Lubis, mengecam keras sikap PLN yang dinilai tidak berperikemanusiaan.
Menurutnya, BUMN tersebut harus bersikap lebih adil terhadap masyarakat.
“PLN seharusnya fair. Ketika warga telat membayar dikenakan denda bahkan aliran diputus. Tapi bagaimana dengan pelayanan PLN yang tidak maksimal? Apa kontribusi balik yang diterima warga?” tegas Abdul Rahim Lubis.
Melihat kondisi yang terus berulang dari tahun ke tahun, LSM Penjara mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah tegas.
Mereka bahkan mengusulkan agar pengelolaan PLN diserahkan kepada pihak swasta agar pelayanan lebih profesional.
“Dari dulu warga sudah tahu amburadulnya pelayanan PLN. Dari zaman dulu aroma dugaan malingnya itu kuat,” ujar Abdul Rahim dengan nada kesal.
LSM Penjara meminta pemerintah pusat segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh, agar masyarakat tidak terus menjadi korban layanan listrik yang buruk dan tidak transparan. (Her)