Bupati Batu Bara Hadiri Pembukaan Rakernas XVII APKASI Tahun 2026
DikoNews7 -
Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang dibuka langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, bertempat di Aston Hotel Grand Lotus, Batam, Minggu (18/1/2026).
Rakernas XVII tahun 2026 APKASI mengusung tema " Satu Misi, Satu Aksi Mewujudkan Negeri " dengan subtema " Wujudkan Asta Cita Untuk Daerah Yang Sejahtera ". Dan dijadwalkan berlangsung hingga 20 Januari 2026.
Kegiatan ini menjadi forum strategis bagi pemerintah kabupaten untuk memperkuat kolaborasi antar daerah serta menjaring aspirasi daerah agar dapat di sinergikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
Pada hari pertama pelaksanaan Rakernas agenda di fokuskan pada acara pembukaan yang di rangkai dengan peluncuran buku 25 Praktik Terbaik Pemerintah Kabupaten oleh Ketua Umum APKASI kepada Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi yaitu Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud.
Buku tersebut membuat berbagai inovasi dan praktik unggulan pemerintah kabupaten di Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Selain forum dialogis, agenda Rakernas juga mencakup sidang pleno internal APKASI serta peresmian Gedung Pusat Promosi Investasi Daerah (PPID) APKASI yang direncanakan akan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Pembukaan Rakernas turut dihadiri jajaran pengurus APKASI, yakni Ketua Umum Bursah Zarnubi, Sekretaris Joune Ganda, Ketua Harian Dadang Supriatna, Bendahara Umum Radityo Egi Pratama dan Direktur Eksekutif APKASI Sarman Simanjorang.
Berbagai agenda strategis akan dibahas dalam Rakernas ini guna mendorong percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi dalam sambutannya mengatakan, bahwa Rakernas kali ini adalah momentum strategis untuk memperkuat sinergi menyatukan visi dan merumuskan arah pembangunan bagi para kepala daerah se-Indonesia.
Kebijakan pembangunan daerah harus terus di pastikan berada pada arah otonomi daerah, dan selalu tetap berada pada jalur yang tepat, dengan tidak boleh tergerus oleh sentralisasi kebijakan yang dilaksanakan pusat, lanjutnya.
Dengan kata lain, pembangunan daerah, tidak boleh lagi hanya menjadi objek atau sekadar pelaksana kebijakan dari pusat, tetapi harus menjadi subjek aktif, terutama dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo, tukasnya.
Reporter : Erwin.